Herman Khaeron

8 artikel dengan tag ini

Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional

Ekonomi dan Keuangan8 Oktober 2026

Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional

PARLEMENTARIA, Karawang — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional untuk memperkecil kesenjangan antara kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan pupuk nasional. Saat ini, produksi pupuk nasional disebut baru mencapai sekitar 12 juta ton, sementara kebutuhan berada di kisaran 23–24 juta ton.

8 Oktober 2026

BAKN Dorong Optimalisasi Cadangan 1 Miliar Barel Rokan Hulu untuk Tingkatkan Lifting

Ekonomi dan Keuangan3 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Optimalisasi Cadangan 1 Miliar Barel Rokan Hulu untuk Tingkatkan Lifting

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong optimalisasi cadangan minyak di Rokan Hulu, Riau, yang berdasarkan informasi yang diterima BAKN DPR RI masih mencapai sekitar 1 miliar barel. Optimalisasi tersebut dinilai dapat mendukung peningkatan lifting minyak nasional sekaligus pencapaian target pemerintah di sektor energi.

BAKN Dorong Negara Ambil Alih Ruas Tol Trans Sumatera yang Belum Ekonomis

Ekonomi dan Keuangan3 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Negara Ambil Alih Ruas Tol Trans Sumatera yang Belum Ekonomis

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong pemerintah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk keberlanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya bagi ruas-ruas yang belum mencapai tingkat keekonomisan. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menilai, terhadap ruas yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai keekonomisan, perlu dipertimbangkan skema pengambilalihan oleh negara.

BAKN: Ekosistem BUMN Farmasi Perlu Dibangun untuk Akhiri Kerugian Berulang

Ekonomi dan Keuangan11 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN: Ekosistem BUMN Farmasi Perlu Dibangun untuk Akhiri Kerugian Berulang

PARLEMENTARIA, Bandung — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong PT Bio Farma bersama anak usahanya membangun ekosistem bisnis farmasi yang terintegrasi sebagai langkah konkret mengakhiri kerugian berulang yang terjadi pada sejumlah perusahaan dalam holding BUMN farmasi. Penguatan ekosistem tersebut dinilai perlu dilakukan dengan mengoptimalkan aset dan kapasitas masing-masing perusahaan sekaligus memperkuat sinergi dengan program strategis pemerintah.

Pemerintah dan BUMN Harus Beri Kepastian Rantai Pasok Komoditas Kopdes

Industri dan Pembangunan6 September 2026

Industri dan Pembangunan

Pemerintah dan BUMN Harus Beri Kepastian Rantai Pasok Komoditas Kopdes

PARLEMENTARIA, Batam — Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah Pusat dan BUMN untuk memberikan kepastian rantai pasok komoditas serta akses bisnis strategis bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini dinilai penting agar modal dan alokasi anggaran desa yang dikucurkan benar-benar terkonversi menjadi unit usaha produktif, bukan sekadar menjadi beban operasional tanpa perputaran ekonomi yang nyata.

Bendung Kejahatan Investasi Bodong, Panja RUU Perkoperasian Perkuat Penerapan Sanksi Pidana

Industri dan Pembangunan6 September 2026

Industri dan Pembangunan

Bendung Kejahatan Investasi Bodong, Panja RUU Perkoperasian Perkuat Penerapan Sanksi Pidana

PARLEMENTARIA, Batam— Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut guna menggantikan regulasi lama yang dinilai rentan disalahgunakan. Pembaharuan payung hukum ini difokuskan pada penguatan pengawasan serta penerapan sanksi pidana tegas guna membendung kejahatan keuangan dan investasi bodong yang mengatasnamakan lembaga koperasi.

Rampingkan 300 Anak Usaha BUMN, Komisi VI Minta BPI Danantara Lindungi Hak Pekerja

Industri dan Pembangunan5 September 2026

Industri dan Pembangunan

Rampingkan 300 Anak Usaha BUMN, Komisi VI Minta BPI Danantara Lindungi Hak Pekerja

PARLEMENTARIA, Batam— Komisi VI DPR RI mendorong percepatan program restrukturisasi dan perampingan (streamlining) terhadap sekitar 300 entitas anak serta cucu perusahaan BUMN di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengaturan BUMN. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menghentikan praktik persaingan tidak sehat (kanibalisme) antar-BUMN sekaligus meningkatkan kontribusi laba dan dividen terhadap APBN.

Herman Khaeron: 92,5 Persen PDB RI Disumbang Dunia Usaha, Peran Kadin Harus Diperkuat

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Herman Khaeron: 92,5 Persen PDB RI Disumbang Dunia Usaha, Peran Kadin Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai besarnya kontribusi dunia usaha terhadap perekonomian nasional menjadi alasan kuat untuk memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Menurutnya, dunia usaha memiliki kontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekaligus menjadi penentu penting bagi masa depan perekonomian nasional.