
Wakil ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron saat memimpin tim kunjungan kerja BAKN di Pekanbaru, Riau.|Foto: Arief/sai
PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong optimalisasi cadangan minyak di Rokan Hulu, Riau, yang berdasarkan informasi yang diterima BAKN DPR RI masih mencapai sekitar 1 miliar barel. Optimalisasi tersebut dinilai dapat mendukung peningkatan lifting minyak nasional sekaligus pencapaian target pemerintah di sektor energi.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron mengatakan, upaya tersebut perlu didukung pembenahan tata kelola, baik dari sisi keuangan maupun manajemen pelaksanaan kegiatan produksi minyak, termasuk pengelolaan cost recovery di Rokan Hulu.
“Masih ada 1 miliar barrel cadangan yang ada di Rokan Hulu ini yang tentu ini bisa ditingkatkan,” ujar Herman kepada Parlementaria di Pekanbaru, Riau, Jumat (2/10/2026).
Menurut Herman, optimalisasi cadangan tersebut dapat memberikan dukungan terhadap target lifting minyak yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, sumur-sumur yang berada di Blok Rokan Hulu perlu dikelola secara optimal untuk meningkatkan produksi minyak.
“Sehingga kemudian target-target lifting minyak yang menjadi target pemerintah juga bisa didukung sepenuhnya oleh sumur yang berada di blok Rokan Hulu,” jelasnya.
Dalam penelaahan terhadap cost recovery serta tata kelola keuangan dan manajemen pelaksanaan kegiatan produksi minyak di Rokan Hulu, BAKN DPR RI masih mendalami sejumlah temuan yang telah disampaikan kepada pihak terkait. Ia menegaskan, BAKN tidak hanya meminta jawaban atas temuan tersebut, tetapi juga bukti pendukung atau evidence.
Hal ini diperlukan agar proses pengawasan dan penelaahan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
“Oleh karena itu selain temuan-temuan yang tadi kami sampaikan dan kemudian sedang dalam tahapan jawab, kami juga meminta jawaban-jawaban berikut evidencenya,” terangnya.
Menurut Herman, pengawasan terhadap tata kelola cost recovery tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga diarahkan untuk memastikan pengelolaan kegiatan produksi minyak dapat mendukung target strategis pemerintah di sektor energi. BAKN DPR RI, lanjutnya, ingin memastikan tata kelola keuangan dalam pelaksanaan kegiatan di Rokan Hulu berjalan secara transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan lifting minyak nasional.
“Kami mendorong agar target-target pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi, meningkatkan lifting tentu juga bisa tercapai,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat. (AFR/um)