Riau

7 artikel dengan tag ini

Mohamad Rohid Desak Gakkum Tindak Dugaan Pencemaran Sungai di Riau

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Mohamad Rohid Desak Gakkum Tindak Dugaan Pencemaran Sungai di Riau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Mohamad Rohid meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran sungai di Riau. Ia menyoroti dugaan pembuangan limbah industri yang berdampak pada lingkungan dan mata pencaharian masyarakat.

17 September 2026

Legislator Ungkap Temuan BPK Soal Masalah Pertanahan di Riau, Nilainya Triliunan

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Ungkap Temuan BPK Soal Masalah Pertanahan di Riau, Nilainya Triliunan

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Pengelolaan aset tanah Pemerintah Provinsi Riau masih menghadapi persoalan legalitas dan tumpang tindih kewenangan. Dari total 1.146 bidang tanah aset Pemprov Riau, sebanyak 613 bidang belum bersertifikat, dengan sebagian di antaranya menghadapi persoalan kawasan hutan, pertambangan, gambut, hingga sengketa.

Arisal Azis Soroti Kebutuhan Tambahan SDM dan Gedung Kanwil Kementerian HAM Riau

Politik dan Keamanan24 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Arisal Azis Soroti Kebutuhan Tambahan SDM dan Gedung Kanwil Kementerian HAM Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Azis menyoroti kebutuhan penambahan sumber daya manusia (SDM) dan penyediaan gedung Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Riau guna mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keterbatasan personel dan sarana prasarana menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Agun Gunandjar Dorong Sinergi Lintas Lembaga Perkuat Penanganan HAM di Riau

Politik dan Keamanan24 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Agun Gunandjar Dorong Sinergi Lintas Lembaga Perkuat Penanganan HAM di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menangani berbagai persoalan hak asasi manusia (HAM) dan hukum di Provinsi Riau. Pasalnya, kompleksitas persoalan di daerah, mulai dari konflik agraria hingga perlindungan korban, memerlukan koordinasi yang kuat antara kementerian, lembaga negara, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.

Tifatul Sembiring Usulkan Konsep 'Ekonomi Utara', Kepri Didorong Jadi Pintu Masuk Wisatawan Asia

Industri dan Pembangunan23 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Tifatul Sembiring Usulkan Konsep 'Ekonomi Utara', Kepri Didorong Jadi Pintu Masuk Wisatawan Asia

PARLEMENTARIA, Bintan — Anggota Komisi VII DPR RI, Tifatul Sembiring, mengusulkan pengembangan konsep ‘ekonomi utara’ dalam strategi promosi pariwisata nasional dengan menjadikan Kepulauan Riau, khususnya Batam, Karimun, dan Bintan sebagai pintu masuk utama wisatawan dari kawasan Asia.

Komisi XIII Dorong Pemerintah Perkuat Layanan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Riau

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dorong Pemerintah Perkuat Layanan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan layanan hukum, hak asasi manusia (HAM), keimigrasian, dan pemasyarakatan di Provinsi Riau melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat.

Belajar dari 2019, Legislator Tekankan Pencegahan Karhutla di Riau

Industri dan Pembangunan5 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Belajar dari 2019, Legislator Tekankan Pencegahan Karhutla di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu, menegaskan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha perkebunan. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci untuk menekan angka kebakaran hutan sekaligus mencegah terulangnya bencana karhutla seperti yang terjadi pada 2019.