BAKN

101 artikel dengan tag ini

Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS

Ekonomi dan Keuangan10 November 2026

Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menekankan pentingnya menjaga kualitas pembiayaan dan pendampingan usaha seiring penurunan suku bunga program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang disalurkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pasalnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya memberikan keringanan bunga bagi perempuan prasejahtera, tetapi juga harus memastikan pemanfaatan modal mampu mendorong perkembangan usaha secara berkelanjutan.

10 November 2026

BAKN Soroti Keberlanjutan Pembiayaan Program KPPS PNM

Ekonomi dan Keuangan10 November 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Soroti Keberlanjutan Pembiayaan Program KPPS PNM

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyoroti keberlanjutan skema pembiayaan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang disalurkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Menurutnya, kebijakan penurunan suku bunga bagi pelaku usaha mikro harus diimbangi dukungan pembiayaan dan efisiensi operasional agar tidak mengganggu keberlangsungan lembaga penyalur maupun kualitas pendampingan usaha.

Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg

Ekonomi dan Keuangan24 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg

PARLEMENTARIA, Bogor – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah merevitalisasi tata kelola subsidi LPG 3 kilogram (kg) melalui integrasi data penerima bantuan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional

Ekonomi dan Keuangan9 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Karawang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai, kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang Bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.

BAKN Dorong Revitalisasi Pabrik dan Penguatan Produksi Pupuk Nasional

Ekonomi dan Keuangan8 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Revitalisasi Pabrik dan Penguatan Produksi Pupuk Nasional

PARLEMENTARIA, Karawang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong peningkatan produksi dan revitalisasi pabrik pupuk nasional agar biaya produksi dapat ditekan dan harga pupuk yang diterima petani tetap wajar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan pupuk sekaligus mendukung produktivitas petani.

Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional

Ekonomi dan Keuangan8 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional

PARLEMENTARIA, Karawang — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional untuk memperkecil kesenjangan antara kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan pupuk nasional. Saat ini, produksi pupuk nasional disebut baru mencapai sekitar 12 juta ton, sementara kebutuhan berada di kisaran 23–24 juta ton.

BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Ekonomi dan Keuangan8 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

PARLEMENTARIA, Karawang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengawal implementasi perubahan tata kelola pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025. Upaya ini dilakukan untuk memastikan perubahan mekanisme tersebut mampu memberikan kepastian pengadaan, menjaga keberlanjutan produksi dan penyaluran, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pupuk bersubsidi.

BAKN Dorong Optimalisasi Cadangan 1 Miliar Barel Rokan Hulu untuk Tingkatkan Lifting

Ekonomi dan Keuangan3 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Optimalisasi Cadangan 1 Miliar Barel Rokan Hulu untuk Tingkatkan Lifting

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong optimalisasi cadangan minyak di Rokan Hulu, Riau, yang berdasarkan informasi yang diterima BAKN DPR RI masih mencapai sekitar 1 miliar barel. Optimalisasi tersebut dinilai dapat mendukung peningkatan lifting minyak nasional sekaligus pencapaian target pemerintah di sektor energi.

BAKN Dorong Negara Ambil Alih Ruas Tol Trans Sumatera yang Belum Ekonomis

Ekonomi dan Keuangan3 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Negara Ambil Alih Ruas Tol Trans Sumatera yang Belum Ekonomis

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong pemerintah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk keberlanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya bagi ruas-ruas yang belum mencapai tingkat keekonomisan. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menilai, terhadap ruas yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai keekonomisan, perlu dipertimbangkan skema pengambilalihan oleh negara.

Trafik Tol Trans Sumatera Hanya 50 Persen dari Rencana, BAKN Cari Model Bisnis yang Tepat

Ekonomi dan Keuangan3 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Trafik Tol Trans Sumatera Hanya 50 Persen dari Rencana, BAKN Cari Model Bisnis yang Tepat

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti realisasi trafik sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang baru mencapai sekitar 50 persen dari trafik yang direncanakan. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan beban operasional dan pemeliharaan jalan tol serta beban bunga dari investasi yang telah dilakukan.

BAKN Pastikan DTSEN Dikelola Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Pastikan DTSEN Dikelola Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Surabaya — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mekanisme usul dan sanggah di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo.

18 September 2026

Gde Sumarjaya Linggih Dorong Percepatan Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Gde Sumarjaya Linggih Dorong Percepatan Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendorong percepatan birokrasi dan penguatan koordinasi lintas sektor agar pengelolaan program pemerintah maupun peluang di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat ditindaklanjuti secara efektif dan responsif. Menurutnya, fleksibilitas pengelolaan anggaran tetap perlu disertai mekanisme pertanggungjawaban.