BAKN

101 artikel dengan tag ini

Amin AK Harap TKD Memadai Demi Tekan Beban Pembiayaan P3K

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Amin AK Harap TKD Memadai Demi Tekan Beban Pembiayaan P3K

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menyoroti beratnya beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang harus ditanggung pemerintah daerah. Ia meminta kebijakan pengangkatan P3K diikuti dukungan dana transfer dari pemerintah pusat yang memadai agar tidak membebani kapasitas fiskal daerah.

16 September 2026

Tampung Aspirasi DPRD Lumajang, Ketua BAKN Minta Kebijakan Transfer Daerah Ditinjau Ulang

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Tampung Aspirasi DPRD Lumajang, Ketua BAKN Minta Kebijakan Transfer Daerah Ditinjau Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mendorong adanya terobosan regulasi serta evaluasi atas pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut ditegaskannya saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lumajang di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan

Ekonomi dan Keuangan14 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan pentingnya mencegah exclusion error dalam penyaluran bantuan pemerintah, yakni kondisi ketika masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian utama dalam penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama ketika terjadi perubahan desil penerima.

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

Ekonomi dan Keuangan14 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.

BAKN: Ekosistem BUMN Farmasi Perlu Dibangun untuk Akhiri Kerugian Berulang

Ekonomi dan Keuangan11 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN: Ekosistem BUMN Farmasi Perlu Dibangun untuk Akhiri Kerugian Berulang

PARLEMENTARIA, Bandung — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong PT Bio Farma bersama anak usahanya membangun ekosistem bisnis farmasi yang terintegrasi sebagai langkah konkret mengakhiri kerugian berulang yang terjadi pada sejumlah perusahaan dalam holding BUMN farmasi. Penguatan ekosistem tersebut dinilai perlu dilakukan dengan mengoptimalkan aset dan kapasitas masing-masing perusahaan sekaligus memperkuat sinergi dengan program strategis pemerintah.

BAKN Minta KAI Siapkan Skenario Cadangan Jika Pengalihan Utang KCIC Molor

Ekonomi dan Keuangan11 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Minta KAI Siapkan Skenario Cadangan Jika Pengalihan Utang KCIC Molor

PARLEMENTARIA, Bandung — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah menyiapkan rencana cadangan atau plan B dalam proses pengalihan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), menyusul besarnya potensi molornya penyelesaian dari target 15 September. Permintaan itu disampaikan usai BAKN DPR RI melakukan pertemuan membahas penyelesaian utang KCIC.

BAKN Desak Perbaiki Tata Kelola Penyelesaian Sertifikat Kepemilikan Perumahan Nasabah BTN di Karawang

Ekonomi dan Keuangan7 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Desak Perbaiki Tata Kelola Penyelesaian Sertifikat Kepemilikan Perumahan Nasabah BTN di Karawang

PARLEMENTARIA, Karawang - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti penyelesaian sertifikat kepemilikan rumah nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), namun belum memperoleh sertifikat. Dari sekitar 300.000 sertifikat yang harus diterbitkan, ada sekitar 30.000 sertifikat yang bermasalah.

Ada Indikasi Pinjam Nama KPR, Shohibul Imam Desak Perlindungan Debitur

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ada Indikasi Pinjam Nama KPR, Shohibul Imam Desak Perlindungan Debitur

PARLEMENTARIA, Karawang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti indikasi praktik pinjam nama dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BAKN menegaskan penanganan persoalan tersebut harus mengedepankan perlindungan terhadap debitur dan konsumen, sekaligus memastikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) tidak mengalami kerugian dan pengembang menjalankan tanggung jawabnya.

Jalal Abdul Nasir: KPR Non-Subsidi Harus Utamakan Kepastian Sertifikat Konsumen

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Jalal Abdul Nasir: KPR Non-Subsidi Harus Utamakan Kepastian Sertifikat Konsumen

PARLEMENTARIA, Karawang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan tata kelola Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar konsumen memperoleh kepastian sertifikat setelah memenuhi kewajibannya. Salah satu usulan yang mengemuka ialah penerapan mekanisme KPR non-subsidi dengan Akta Jual Beli (AJB), bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), untuk mencegah persoalan sertifikat kembali terjadi.

Andreas Eddy Susetyo Dorong Tinjau Kembali Skema KPR Non-Subsidi

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Andreas Eddy Susetyo Dorong Tinjau Kembali Skema KPR Non-Subsidi

PARLEMENTARIA, Karawang — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendorong peninjauan kembali mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi sebagai langkah mendasar untuk mencegah persoalan sertifikat kepemilikan rumah kembali terjadi. Salah satu opsi yang tengah dikaji ialah tidak lagi menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), melainkan memastikan tanah telah dipecah terlebih dahulu sebelum transaksi dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB).

BAKN Dorong Percepatan Penyelesaian 30.000 Sertifikat Nasabah BTN

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Percepatan Penyelesaian 30.000 Sertifikat Nasabah BTN

PARLEMENTARIA, Karawang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti masih adanya sekitar 30.000 sertifikat kepemilikan rumah nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang belum terselesaikan, meski sebelumnya terdapat sekitar 300.000 sertifikat yang menjadi perhatian. BAKN meminta penyelesaian diprioritaskan bagi nasabah yang telah memenuhi kewajiban Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dorongan Pengelolaan Bandara Kertajati Dialihkan ke Angkasa Pura

Ekonomi dan Keuangan13 Maret 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dorongan Pengelolaan Bandara Kertajati Dialihkan ke Angkasa Pura

Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, usai agenda BAKN di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Kamis (12/3/2026). Foto: Kresno/Karisma.

13 Maret 2026