//
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron saat Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka penelaahan skema pendampingan usaha pada kebijakan penurunan suku bunga UMKM di Bandung, Jawa Barat.|Foto : Intan/Andri
PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyoroti keberlanjutan skema pembiayaan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang disalurkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Menurutnya, kebijakan penurunan suku bunga bagi pelaku usaha mikro harus diimbangi dukungan pembiayaan dan efisiensi operasional agar tidak mengganggu keberlangsungan lembaga penyalur maupun kualitas pendampingan usaha.
“Kalau berbicara persoalan Permodalan Nasional Madani dengan program Mekaar ini kan sudah jalan. Dan tentu kalau pun memang harus berbunga rendah ya harus ada subsidi yang tentu itu memungkinkan untuk menekan biaya,” ujar Herman saat ditemui Parlementaria usai Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka penelaahan skema pendampingan usaha pada kebijakan penurunan suku bunga UMKM di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).
Herman menjelaskan, penerapan suku bunga rendah membutuhkan dukungan subsidi pemerintah untuk menekan biaya pembiayaan yang ditanggung masyarakat. Berdasarkan perhitungan PNM, skema bunga 8 persen bagi nasabah dengan subsidi pemerintah sebesar 10 persen atau total imbal hasil 18 persen hanya menyisakan margin sekitar 0,2 persen.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan margin 2,3 persen pada 2025. Kondisi tersebut terjadi setelah PNM menekan biaya impas (breakeven) dari 20,6 persen menjadi 17,8 persen melalui efisiensi operasional. Meski demikian, keberlanjutan skema pembiayaan tersebut masih membutuhkan dukungan pendanaan berbunga rendah dari bank-bank Himbara dan Danantara.
Ia menilai, kebijakan penurunan bunga perlu dikaji secara menyeluruh agar keberpihakan kepada pelaku usaha mikro tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya. Herman menyatakan dukungannya terhadap program KPPS yang berawal dari arahan Presiden untuk mengatasi ketidakadilan suku bunga hingga 24 persen yang sebelumnya dibebankan kepada perempuan prasejahtera.
Namun, ia mempertanyakan besaran bunga KPPS sebesar 8 persen yang lebih tinggi dibandingkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro sebesar 3 persen. Selain itu, dirinya meminta pemutakhiran data kelompok masyarakat desil 1–4 agar penyaluran program lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga mengingatkan agar upaya efisiensi PNM, termasuk penurunan biaya pemberdayaan dari 3,2 persen menjadi 2,8 persen, tidak berdampak pada penurunan kualitas pendampingan terhadap pelaku usaha mikro.
“Nah ini yang harus dicarikan solusi sebetulnya secara komprehensif apa yang harus dilakukan,” tegasnya.
Melalui penelaahan ini, pungkasnya, BAKN DPR RI mendorong perumusan skema pembiayaan KPPS yang tepat dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan bunga terjangkau tetap dapat memberikan akses permodalan bagi perempuan prasejahtera tanpa mengorbankan keberlangsungan pembiayaan dan kualitas pendampingan usaha oleh PNM. (In/um)
