Desil

20 artikel dengan tag ini

Desil Bukan Penentu Tunggal Penerima Bantuan

Kesejahteraan Rakyat18 September 2026

Desil Bukan Penentu Tunggal Penerima Bantuan

PARLEMENTARIA, Tegal – Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga ke tingkat pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat memahami bahwa data desil merupakan instrumen pemilahan tingkat kesejahteraan, bukan satu-satunya penentu penerima bantuan sosial maupun bantuan pendidikan.

18 September 2026

Atalia: Jangan Biarkan Persoalan Desil Hambat Pendidikan Mahasiswa

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Atalia: Jangan Biarkan Persoalan Desil Hambat Pendidikan Mahasiswa

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyoroti masih adanya mahasiswa yang kehilangan akses bantuan pendidikan karena tidak masuk dalam kriteria desil penerima bantuan. Ia mendorong pemerintah melakukan verifikasi berlapis serta menyiapkan skema alternatif agar persoalan data tidak menghambat mahasiswa melanjutkan pendidikan.

Furtasan: Desil Jangan Jadi Satu-satunya Barometer Bantuan Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Furtasan: Desil Jangan Jadi Satu-satunya Barometer Bantuan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Tegal – Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menegaskan data desil tidak semestinya menjadi satu-satunya barometer dalam menentukan pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat. Menurutnya, data desil dapat dimanfaatkan sebagai basis data perlindungan sosial, tetapi kebutuhan dan karakteristik sektor pendidikan perlu menjadi pertimbangan tersendiri.

Nanang: Penetapan Desil Bansos Harus Sesuai Kondisi Riil Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nanang: Penetapan Desil Bansos Harus Sesuai Kondisi Riil Masyarakat

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyoroti akurasi penetapan desil dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos). Pasalnya, masih ditemukan masyarakat yang bantuan sosialnya terhenti secara tiba-tiba akibat perubahan desil, meskipun kondisi sosial ekonominya dinilai belum mengalami perubahan signifikan.

Atalia Dorong Pembenahan Data Desil untuk Pastikan Bansos Tepat Sasara

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Atalia Dorong Pembenahan Data Desil untuk Pastikan Bansos Tepat Sasara

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyoroti masih adanya masyarakat yang membutuhkan namun belum terjangkau bantuan sosial (bansos) pemerintah. Ia menilai, pembenahan dan pemutakhiran data desil perlu dilakukan secara berkelanjutan agar penyaluran bansos tepat sasaran sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh haknya.

Ratna Juwita Minta Aturan Desil Tak Hambat Bantuan Listrik Gratis

Industri dan Pembangunan16 September 2026

Industri dan Pembangunan

Ratna Juwita Minta Aturan Desil Tak Hambat Bantuan Listrik Gratis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita meminta peningkatan alokasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) pada 2027 tidak terkendala persyaratan data desil. Ia menilai proses survei lapangan perlu tetap menjadi dasar dalam menentukan calon penerima manfaat agar masyarakat yang membutuhkan akses listrik dapat memperoleh bantuan.

BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan

Ekonomi dan Keuangan14 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan pentingnya mencegah exclusion error dalam penyaluran bantuan pemerintah, yakni kondisi ketika masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian utama dalam penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama ketika terjadi perubahan desil penerima.

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

Ekonomi dan Keuangan14 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.

Desil DTSEN Bermasalah, Akses KIP Mahasiswa Dipertaruhkan

Kesejahteraan Rakyat9 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Desil DTSEN Bermasalah, Akses KIP Mahasiswa Dipertaruhkan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Ruby Chairani Syiffadia menyoroti kendala status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kerap mempengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (KIP). Ia meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Hetifah Minta Data Desil Diverifikasi Sebelum Jadi Dasar Penyaluran Bantuan

Kesejahteraan Rakyat6 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hetifah Minta Data Desil Diverifikasi Sebelum Jadi Dasar Penyaluran Bantuan

PARLEMENTARIA, Malang — Penetapan desil kesejahteraan masyarakat perlu disertai mekanisme verifikasi yang memadai sebelum digunakan sebagai dasar penentuan sasaran program pemerintah. Ketidaksesuaian penempatan desil berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat karena berkaitan dengan akses keluarga terhadap berbagai program bantuan.

Sistem Desil Tidak Cukup Akurat, Penetapan Peserta PBI-JK Jadi Persoalan

Kesejahteraan Rakyat6 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sistem Desil Tidak Cukup Akurat, Penetapan Peserta PBI-JK Jadi Persoalan

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti akurasi sistem desil yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurutnya, sistem desil saat ini belum cukup merepresentasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil sehingga berpotensi menyebabkan masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan justru kehilangan hak atas jaminan kesehatan.

Legislator Soroti Akurasi Desil DTSEN untuk Pastikan Ketepatan Sasaran Bantuan

Kesejahteraan Rakyat5 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Soroti Akurasi Desil DTSEN untuk Pastikan Ketepatan Sasaran Bantuan

PARLEMENTARIA, Kulon Progo– Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyoroti pentingnya akurasi data kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penentuan penerima program perlindungan sosial, khususnya dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, penggunaan desil sebagai parameter perlu dievaluasi agar perubahan status data tidak justru membuat masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kehilangan hak atas perlindungan sosial dan kesehatan.