Desil

11 artikel dengan tag ini

Hetifah Minta Data Desil Diverifikasi Sebelum Jadi Dasar Penyaluran Bantuan

Kesejahteraan Rakyat6 September 2026

Hetifah Minta Data Desil Diverifikasi Sebelum Jadi Dasar Penyaluran Bantuan

PARLEMENTARIA, Malang — Penetapan desil kesejahteraan masyarakat perlu disertai mekanisme verifikasi yang memadai sebelum digunakan sebagai dasar penentuan sasaran program pemerintah. Ketidaksesuaian penempatan desil berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat karena berkaitan dengan akses keluarga terhadap berbagai program bantuan.

6 September 2026

Sistem Desil Tidak Cukup Akurat, Penetapan Peserta PBI-JK Jadi Persoalan

Kesejahteraan Rakyat6 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sistem Desil Tidak Cukup Akurat, Penetapan Peserta PBI-JK Jadi Persoalan

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti akurasi sistem desil yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurutnya, sistem desil saat ini belum cukup merepresentasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil sehingga berpotensi menyebabkan masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan justru kehilangan hak atas jaminan kesehatan.

Legislator Soroti Akurasi Desil DTSEN untuk Pastikan Ketepatan Sasaran Bantuan

Kesejahteraan Rakyat5 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Soroti Akurasi Desil DTSEN untuk Pastikan Ketepatan Sasaran Bantuan

PARLEMENTARIA, Kulon Progo– Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyoroti pentingnya akurasi data kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penentuan penerima program perlindungan sosial, khususnya dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, penggunaan desil sebagai parameter perlu dievaluasi agar perubahan status data tidak justru membuat masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kehilangan hak atas perlindungan sosial dan kesehatan.

Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan

Kesejahteraan Rakyat4 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah menjelaskan dasar perubahan desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menyusul potensi perubahan status penerima sejumlah program bantuan sosial.

4 September 2026

Distribusi Kontrasepsi Jangan Berbasis Desil

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Distribusi Kontrasepsi Jangan Berbasis Desil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah memastikan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon) dapat diakses seluruh masyarakat tanpa dibatasi berdasarkan desil kesejahteraan. Menurutnya, program keluarga berencana (KB) merupakan kebutuhan masyarakat secara luas sehingga penyediaan alokon tidak semestinya hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu.

3 September 2026

Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan3 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya akurasi data desil penerima subsidi agar berbagai program subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, persoalan inclusion error dan exclusion error dalam pendataan masih menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah.

Giri Ramanda Dorong Keterlibatan Pemda untuk Verifikasi Penentuan Desil

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Giri Ramanda Dorong Keterlibatan Pemda untuk Verifikasi Penentuan Desil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Nazaputra Kiemas mendesak pemerintah untuk menyajikan kriteria penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara terbuka. Transparansi variabel penentuan desil dinilai krusial agar penyaluran bantuan sosial pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Ketidakakuratan Data Desil Pemicu Polemik Bansos, Hetifah Dukung Pembentukan Tim Asistensi Khusus

Kesejahteraan Rakyat1 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ketidakakuratan Data Desil Pemicu Polemik Bansos, Hetifah Dukung Pembentukan Tim Asistensi Khusus

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap metodologi pendataan bantuan sosial (bansos), khususnya penerapan sistem pengelompokan desil kesejahteraan masyarakat. Ketidakakuratan data lapangan dinilai memicu banyaknya warga dari kelompok pekerja rentan yang terlempar dari daftar penerima bantuan pemerintah.

Komisi X Minta Data Desil DTSEN Diperbaiki agar Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran

Kesejahteraan Rakyat28 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Minta Data Desil DTSEN Diperbaiki agar Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi X DPR RI menyoroti ketepatan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima berbagai program bantuan pemerintah. Ketidaksesuaian data yang ditemukan di lapangan dinilai berpotensi membuat masyarakat kehilangan hak atas bantuan, termasuk bantuan pendidikan.

Esti Desak Perbaikan Data Desil untuk Lindungi Hak Pendidikan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat26 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Esti Desak Perbaikan Data Desil untuk Lindungi Hak Pendidikan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti anomali penentuan desil yang dinilai dapat mengganggu ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) dan bantuan pendidikan. Ketidaksesuaian data dengan kondisi faktual masyarakat, menurutnya, berpotensi membuat keluarga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial dan pendidikan.

Lisda Hendrajoni Dorong Penguatan Perlindungan bagi Kelompok Desil 5-10

Kesejahteraan Rakyat14 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lisda Hendrajoni Dorong Penguatan Perlindungan bagi Kelompok Desil 5-10

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni mendorong pemerintah memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang berada pada kelompok desil 5 hingga 10. Menurutnya, kelompok tersebut perlu mendapat perhatian lebih agar masyarakat yang belum sepenuhnya mandiri tidak terlepas dari berbagai program perlindungan dan akhirnya kembali jatuh ke dalam kemiskinan.