Atalia Dorong Pembenahan Data Desil untuk Pastikan Bansos Tepat Sasara

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyoroti masih adanya masyarakat yang membutuhkan namun belum terjangkau bantuan sosial (bansos) pemerintah. Ia menilai, pembenahan dan pemutakhiran data desil perlu dilakukan secara berkelanjutan agar penyaluran bansos tepat sasaran sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh haknya.

Hal tersebut disampaikan Atalia saat meninjau Sentra Terpadu Pangudi Luhur dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi kesiapan sentra sebagai perpanjangan tangan pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam memberikan berbagai layanan kepada masyarakat.

“Saya melihat bagaimana kesiapan dari sentra ini untuk kemudian menjadi kepanjangan tangan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk melakukan program-program kebaikan,” ujar Atalia.

Menurutnya, Sentra Terpadu Pangudi Luhur memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, serta peserta Sekolah Rakyat. Namun, keberadaan fasilitas tersebut perlu diikuti dengan perluasan jangkauan layanan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

“Harapan kita tentu semua fasilitas yang diberikan pemerintah ini betul-betul mampu menjangkau lebih luas lagi,” ungkapnya.

Atalia mengatakan, dalam kunjungan tersebut Komisi VIII DPR RI juga menerima sejumlah masukan dan keluhan masyarakat terkait masih adanya warga yang membutuhkan bantuan, tetapi belum terjangkau program pemerintah. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya perbaikan dan penyempurnaan data sosial secara berkelanjutan.

“Kita sangat berharap bahwa desil di Indonesia ini betul-betul bisa diperbaiki, disempurnakan lagi terus-menerus. Sehingga betul-betul apa yang menjadi data itu bisa dipakai oleh seluruhnya,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya membedakan karakteristik masyarakat miskin dan fakir dalam menentukan bentuk intervensi pemerintah. Menurutnya, masyarakat yang berada dalam kondisi sangat tidak berdaya membutuhkan perlindungan dan bantuan, sedangkan masyarakat miskin yang masih memiliki kemampuan untuk beraktivitas dapat diarahkan pada program pemberdayaan.

“Ketika fakir itu betul-betul mereka tidak mampu untuk melakukan perbaikan dari sisi ekonominya. Tetapi untuk miskin, mereka bisa diberikan kail. Artinya, mereka harus didorong agar mampu meningkatkan kehidupan mereka,” jelas Atalia.

Selain akurasi data, Atalia menyoroti pentingnya penguatan pendampingan bagi penerima bansos. Ia mengapresiasi adanya sosialisasi penggunaan kartu ATM di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, mengingat masih terdapat penerima bansos yang mengalami kendala dalam mengakses bantuan yang telah diterimanya.

“Ternyata banyak sekali masyarakat kita yang bisa mendapatkan bantuan sosial, tetapi bingung bagaimana harus mengambil uang ke ATM. Sehingga akhirnya menjadi kendala bagi mereka,” ungkapnya.

Di sisi lain, Atalia menilai peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) perlu terus diperkuat. Ia menyoroti beban pendamping yang dalam kondisi tertentu harus menangani hingga ratusan penerima manfaat. Karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi dan dukungan agar proses pendampingan dapat berjalan optimal.

“Bagaimana caranya agar mereka bisa mendampingi dengan baik, maka perlu sosialisasi-sosialisasi berikutnya,” pungkasnya. (upi/ssb)