Bantuan Sosial

4 artikel dengan tag ini

La Tinro Minta BPS Perkuat Kualitas Survei untuk Dukung Ketepatan Bantuan Sosial dan Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026

La Tinro Minta BPS Perkuat Kualitas Survei untuk Dukung Ketepatan Bantuan Sosial dan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Maros – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan dan perlindungan sosial, dapat disusun secara tepat sasaran. Menurutnya, akurasi data hasil survei menjadi fondasi utama dalam perumusan berbagai program pemerintah.

27 Juli 2026

Komisi VIII Kawal Penyempurnaan DTSEN demi Efektivitas Bantuan Sosial

Kesejahteraan Rakyat26 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Kawal Penyempurnaan DTSEN demi Efektivitas Bantuan Sosial

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas data yang menjadi dasar penyaluran bantuan. Karena itu, penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

Komisi VIII DPR RI Salurkan Bantuan Lebih dari Rp87 Miliar untuk Pesawaran

Kesejahteraan Rakyat26 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII DPR RI Salurkan Bantuan Lebih dari Rp87 Miliar untuk Pesawaran

PARLEMENTARIA, Pesawaran – Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan senilai lebih dari Rp87 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam Kunjungan Kerja Reses yang berlangsung di Aula Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Gedong Tataan, Sabtu (25/7/2026). Selain menyalurkan bantuan dari sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja, Komisi VIII juga menekankan pentingnya penguatan validitas data bantuan sosial, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Haji dan Umrah, Kepala BNPB, serta Kepala BPJPH yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).