Bansos

8 artikel dengan tag ini

Selly Dorong Kemensos Pastikan Program Sosial Berbasis Data yang Akurat

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Selly Dorong Kemensos Pastikan Program Sosial Berbasis Data yang Akurat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat validitas data penerima bantuan sosial (bansos) agar berbagai program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, tingginya serapan anggaran belum dapat dijadikan indikator utama keberhasilan apabila manfaat program belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang berhak.

15 Juli 2026

MY Esti: Data Sensus untuk Kebijakan, Bukan Mengancam Bansos atau Pajak

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

MY Esti: Data Sensus untuk Kebijakan, Bukan Mengancam Bansos atau Pajak

PARLEMENTARIA, Padang – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menekankan pentingnya memperkuat perlindungan bagi petugas sensus sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan pendataan statistik. Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi kunci untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

Desil Berubah, Bansos Hilang: Legislator Minta BPS Benahi Mekanisme Pembaruan Data

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Desil Berubah, Bansos Hilang: Legislator Minta BPS Benahi Mekanisme Pembaruan Data

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Persoalan perubahan desil kesejahteraan kembali menjadi sorotan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Lita Machfud Arifin yang mengaku menerima banyak keluhan masyarakat yang merasa tidak lagi berhak menerima bantuan sosial akibat perubahan status desil, meski kondisi ekonomi mereka justru mengalami penurunan. Banyak warga yang sebelumnya masih menerima berbagai bantuan pemerintah, kini kehilangan haknya karena masuk ke kelompok desil yang lebih tinggi.

BAKN Dorong Transformasi Penerima Bansos Lewat Pendekatan UMKM

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Transformasi Penerima Bansos Lewat Pendekatan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menilai skema penyaluran bantuan sosial (bansos) yang ada saat ini sudah saatnya ditransformasikan ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi antara program perlindungan sosial dengan pendekatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi kunci strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menciptakan efisiensi anggaran negara.

Waka Baleg: RUU Satu Data Kunci Atasi Bansos Salah Sasaran

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Waka Baleg: RUU Satu Data Kunci Atasi Bansos Salah Sasaran

PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai kehadiran RUU Satu Data Indonesia menjadi langkah penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik yang selama ini dipicu oleh data yang tidak terintegrasi.

Komisi VIII Awasi Potensi Salah Sasaran Bansos di Tangerang, Data Kemiskinan Jadi Titik Lemah

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Awasi Potensi Salah Sasaran Bansos di Tangerang, Data Kemiskinan Jadi Titik Lemah

PARLEMENTARIA, Tangerang — Pengawasan bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang, Provinsi Banten, menjadi sorotan Komisi VIII DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menegaskan bahwa persoalan utama bansos saat ini bukan hanya soal penyaluran, melainkan akurasi data kemiskinan yang dinilai masih lemah dan berpotensi memicu salah sasaran penerima manfaat.

Komisi VIII Awasi Bansos di Tangerang, Lisda Hendrajoni: Satu Data Harus Satu Pintu

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Awasi Bansos di Tangerang, Lisda Hendrajoni: Satu Data Harus Satu Pintu

PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyoroti lemahnya pengawasan bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang, Banten, yang dinilai mencerminkan persoalan nasional dalam tata kelola data penerima dan penyaluran bantuan pemerintah. Dalam kunjungan kerja di Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (1/4/2026), ia menilai persoalan bansos tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga menjadi masalah yang berulang di berbagai daerah.

Komisi VIII Soroti Akurasi dan Pengawasan Bansos di Tangerang

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Soroti Akurasi dan Pengawasan Bansos di Tangerang

PARLEMENTARIA, Tangerang — Di tengah kenaikan anggaran Kementerian Sosial tahun 2026 yang menembus Rp84,44 triliun, Komisi VIII DPR RI menyoroti satu persoalan klasik yang tak kunjung selesai dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Persoalan itu soal pendataan penerima bantuan serta pengawasan distribusinya.

2 April 2026