Bansos

4 artikel dengan tag ini

Waka Baleg: RUU Satu Data Kunci Atasi Bansos Salah Sasaran

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Waka Baleg: RUU Satu Data Kunci Atasi Bansos Salah Sasaran

PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai kehadiran RUU Satu Data Indonesia menjadi langkah penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik yang selama ini dipicu oleh data yang tidak terintegrasi.

24 Mei 2026

Komisi VIII Awasi Potensi Salah Sasaran Bansos di Tangerang, Data Kemiskinan Jadi Titik Lemah

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Awasi Potensi Salah Sasaran Bansos di Tangerang, Data Kemiskinan Jadi Titik Lemah

PARLEMENTARIA, Tangerang — Pengawasan bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang, Provinsi Banten, menjadi sorotan Komisi VIII DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menegaskan bahwa persoalan utama bansos saat ini bukan hanya soal penyaluran, melainkan akurasi data kemiskinan yang dinilai masih lemah dan berpotensi memicu salah sasaran penerima manfaat.

Komisi VIII Awasi Bansos di Tangerang, Lisda Hendrajoni: Satu Data Harus Satu Pintu

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Awasi Bansos di Tangerang, Lisda Hendrajoni: Satu Data Harus Satu Pintu

PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyoroti lemahnya pengawasan bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang, Banten, yang dinilai mencerminkan persoalan nasional dalam tata kelola data penerima dan penyaluran bantuan pemerintah. Dalam kunjungan kerja di Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (1/4/2026), ia menilai persoalan bansos tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga menjadi masalah yang berulang di berbagai daerah.

Komisi VIII Soroti Akurasi dan Pengawasan Bansos di Tangerang

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Soroti Akurasi dan Pengawasan Bansos di Tangerang

PARLEMENTARIA, Tangerang — Di tengah kenaikan anggaran Kementerian Sosial tahun 2026 yang menembus Rp84,44 triliun, Komisi VIII DPR RI menyoroti satu persoalan klasik yang tak kunjung selesai dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Persoalan itu soal pendataan penerima bantuan serta pengawasan distribusinya.

2 April 2026