Bansos

19 artikel dengan tag ini

Sentra Pangudi Luhur Bisa Jadi Percontohan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Rakyat18 September 2026

Sentra Pangudi Luhur Bisa Jadi Percontohan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi pengelolaan Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi yang dinilai dapat menjadi percontohan pelayanan kesejahteraan sosial terpadu di Indonesia. Menurutnya, penanganan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara menyeluruh, tidak sebatas memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, tetapi juga mendorong mereka mengembangkan potensi dan kemandirian.

18 September 2026

Nanang: Penetapan Desil Bansos Harus Sesuai Kondisi Riil Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nanang: Penetapan Desil Bansos Harus Sesuai Kondisi Riil Masyarakat

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyoroti akurasi penetapan desil dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos). Pasalnya, masih ditemukan masyarakat yang bantuan sosialnya terhenti secara tiba-tiba akibat perubahan desil, meskipun kondisi sosial ekonominya dinilai belum mengalami perubahan signifikan.

Komisi VIII Kawal Keberlanjutan Bansos bagi Masyarakat Sangat Membutuhkan

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Kawal Keberlanjutan Bansos bagi Masyarakat Sangat Membutuhkan

PARLEMENTARIA, Bekasi – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan bantuan sosial bagi masyarakat yang masih berada dalam kondisi sangat membutuhkan harus tetap berlanjut. Menurutnya, proses evaluasi dan pemutakhiran penerima bantuan perlu dilakukan secara cermat agar masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan sosial tidak kehilangan bantuan secara tiba-tiba.

Atalia Dorong Pembenahan Data Desil untuk Pastikan Bansos Tepat Sasara

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Atalia Dorong Pembenahan Data Desil untuk Pastikan Bansos Tepat Sasara

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyoroti masih adanya masyarakat yang membutuhkan namun belum terjangkau bantuan sosial (bansos) pemerintah. Ia menilai, pembenahan dan pemutakhiran data desil perlu dilakukan secara berkelanjutan agar penyaluran bansos tepat sasaran sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh haknya.

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

Ekonomi dan Keuangan14 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.

Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan

Kesejahteraan Rakyat4 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah menjelaskan dasar perubahan desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menyusul potensi perubahan status penerima sejumlah program bantuan sosial.

4 September 2026

DPR Kawal Haji, Bansos, hingga Perlindungan Anak

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

DPR Kawal Haji, Bansos, hingga Perlindungan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ada banyak persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan pengawalan kebijakan secara terus-menerus. Dari perjalanan jutaan jemaah menuju Tanah Suci, bantuan sosial yang harus sampai kepada mereka yang berhak, hingga anak-anak yang membutuhkan ruang aman untuk tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, bencana dapat datang sewaktu-waktu dan membutuhkan kesiapan negara untuk meresponsnya.

BPS Didorong Perkuat Akurasi Data untuk Ketepatan Bansos

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

BPS Didorong Perkuat Akurasi Data untuk Ketepatan Bansos

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) didorong terus memperkuat akurasi dan pemutakhiran data, termasuk data desil, agar kebijakan pemerintah dapat menyasar masyarakat yang tepat. Kualitas data tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan sosial (bansos) diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

2 September 2026

Ketidakakuratan Data Desil Pemicu Polemik Bansos, Hetifah Dukung Pembentukan Tim Asistensi Khusus

Kesejahteraan Rakyat1 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ketidakakuratan Data Desil Pemicu Polemik Bansos, Hetifah Dukung Pembentukan Tim Asistensi Khusus

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap metodologi pendataan bantuan sosial (bansos), khususnya penerapan sistem pengelompokan desil kesejahteraan masyarakat. Ketidakakuratan data lapangan dinilai memicu banyaknya warga dari kelompok pekerja rentan yang terlempar dari daftar penerima bantuan pemerintah.

Esti Desak Perbaikan Data Desil untuk Lindungi Hak Pendidikan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat26 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Esti Desak Perbaikan Data Desil untuk Lindungi Hak Pendidikan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti anomali penentuan desil yang dinilai dapat mengganggu ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) dan bantuan pendidikan. Ketidaksesuaian data dengan kondisi faktual masyarakat, menurutnya, berpotensi membuat keluarga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial dan pendidikan.

Penerima Bansos Harus Tepat Sasaran, Jangan Ada Penerima PKH Terlewat

Kesejahteraan Rakyat15 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penerima Bansos Harus Tepat Sasaran, Jangan Ada Penerima PKH Terlewat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania menekankan pentingnya memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, berkelanjutan, dan didukung pendataan yang akurat. Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan, khususnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH), jangan terlewat dalam pendataan.

Selly Dorong Kemensos Pastikan Program Sosial Berbasis Data yang Akurat

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Selly Dorong Kemensos Pastikan Program Sosial Berbasis Data yang Akurat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat validitas data penerima bantuan sosial (bansos) agar berbagai program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, tingginya serapan anggaran belum dapat dijadikan indikator utama keberhasilan apabila manfaat program belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang berhak.