//
Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama BPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Eno/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) didorong terus memperkuat akurasi dan pemutakhiran data, termasuk data desil, agar kebijakan pemerintah dapat menyasar masyarakat yang tepat. Kualitas data tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan sosial (bansos) diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami berpesan agar proses penyempurnaan data, termasuk di dalamnya desil, kira-kiranya dibuat seakurat mungkin. Karena kami memahami bahwa itu sangat perlu berkaitan dengan pintu masuk untuk mendapatkan bantuan sosial,” tutur Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama BPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (2/9/2026).
Menurut Sabam, BPS memiliki peran penting dalam menyediakan basis data bagi pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan berbagai kebijakan. Karena itu, penyempurnaan data perlu dilakukan secara akurat agar pemanfaatannya dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dukungan terhadap program BPS, menurutnya, perlu diarahkan pada upaya memperkuat kualitas dan pemutakhiran data. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat menjadi basis kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam menentukan penerima bansos.
"Data yang akurat dibutuhkan agar kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial, dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan," pungkasnya. dia.
Dalam rapat dengan agenda pembahasan program kerja dan anggaran BPS tahun anggaran 2027 itu, Komisi X menyatakan menerima pagu anggaran BPS RI tahun anggaran 2027 sebesar Rp6.476.751.392 ribu. Komisi X juga menerima usulan tambahan anggaran sebesar Rp1.473.172.573 ribu. Kedua usulan tersebut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam tahapan pembahasan anggaran berikutnya. (ujm/uc)
