PKH

6 artikel dengan tag ini

Mafirion Tekankan Legalitas Pengelolaan Kebun Sitaan PKH

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

Mafirion Tekankan Legalitas Pengelolaan Kebun Sitaan PKH

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta pemerintah memastikan pengelolaan kebun kelapa sawit hasil penguasaan kembali oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang kini dikelola PT Agrinas Palma Nusantara tidak menimbulkan persoalan hukum baru. Penegasan tersebut disampaikan Mafirion melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria saat menanggapi konflik di sejumlah wilayah Riau di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

18 Agustus 2026

Penerima Bansos Harus Tepat Sasaran, Jangan Ada Penerima PKH Terlewat

Kesejahteraan Rakyat15 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penerima Bansos Harus Tepat Sasaran, Jangan Ada Penerima PKH Terlewat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania menekankan pentingnya memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, berkelanjutan, dan didukung pendataan yang akurat. Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan, khususnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH), jangan terlewat dalam pendataan.

Transformasi Penyaluran Bansos Perlu Didukung Data Akurat dan Tata Kelola yang Kuat

Kesejahteraan Rakyat30 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Transformasi Penyaluran Bansos Perlu Didukung Data Akurat dan Tata Kelola yang Kuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menyambut positif rencana pemerintah mentransformasikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa, asalkan pelaksanaannya memenuhi sejumlah prasyarat.

Komisi XI Dorong One Map Policy dan Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah

Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Dorong One Map Policy dan Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menegaskan pentingnya memperkuat kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam, khususnya sawit dan pertambangan di kawasan hutan. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur bersama perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia wilayah Kaltim dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Kamis (7/5/2026).

Didik Haryadi Soroti Satgas PKH dan Ketimpangan Dana Daerah di Kaltim

Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Didik Haryadi Soroti Satgas PKH dan Ketimpangan Dana Daerah di Kaltim

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyoroti kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta ketimpangan dana bagi daerah saat melakukan kunjungan kerja reses ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026). Kunjungan ini dilakukan bersama jajaran Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Mulyadi: Optimalisasi SDA Kaltim Harus Beri Dampak Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Mulyadi: Optimalisasi SDA Kaltim Harus Beri Dampak Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi menekankan optimalisasi sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja reses bersama Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026).