//
Mulyadi: Optimalisasi SDA Kaltim Harus Beri Dampak Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Diterbitkan
Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi saat kunjungan kerja reses bersama Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Balikpapan, Kalimantan Timur.|Foto: Mario/Mahendra
PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi menekankan optimalisasi sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja reses bersama Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026).
Diketahui, BPKP memaparkan pembentukan Satgas Garuda dan Satgas Halilintar yang bertugas mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara, khususnya dari sektor perkebunan dan pertambangan. Dalam kesempatan yang sama, Mulyadi menilai pembentukan satgas tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Keberadaan Satgas Garuda dan Satgas Halilintar menunjukkan Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun, masih ada potensi penerimaan negara yang belum optimal dan harus dimaksimalkan,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan kerja satgas tidak boleh berhenti pada tahap penertiban, tetapi harus berlanjut hingga implementasi dan eksekusi agar berdampak nyata pada peningkatan penerimaan negara. Dirinya juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan pengelolaan SDA, terutama di wilayah luas seperti Kalimantan Timur, guna mencegah hilangnya potensi pendapatan negara.
Selain itu, Mulyadi menilai perlu ada penguatan koordinasi dan transparansi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam mengidentifikasi potensi tumpang tindih sektor perkebunan dan pertambangan. “Masyarakat harus menjadi pihak yang merasakan hasil optimalisasi penerimaan negara melalui pembangunan yang merata,” tegas legislator Dapil Jawa Barat V tersebut.
Maka dari itu, ia pun mendorong pemerintah daerah lebih proaktif menggali potensi penerimaan daerah dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar pengelolaan SDA dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (um)
