//
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin. |Foto: Jaka/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyoroti akurasi perencanaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Ia meminta BGN menghitung kembali kebutuhan anggaran secara presisi berdasarkan realisasi hari efektif, sehingga alokasi anggaran dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
"Ada selisih Rp10 triliun, Pak. Ini bukan angka yang kecil, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif," tegas Zainul saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam rangka pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan, berdasarkan perhitungannya, jumlah hari efektif sekolah dalam satu tahun setelah dikurangi akhir pekan, libur nasional, Ramadan, dan libur semester mencapai sekitar 205 hari. Dengan indeks biaya Rp15.000 per porsi untuk 72,4 juta penerima manfaat, kebutuhan anggaran yang dihitungnya sekitar Rp222 triliun.
Sementara itu, Zainul menyoroti alokasi anggaran pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN yang tercantum sebesar Rp232,5 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp10 triliun yang menurutnya perlu dijelaskan dan dihitung kembali secara lebih akurat.
"Kalau 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi, satu orang ketemunya Rp3,075 juta. Jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, ketemunya Rp222 triliun. Jadi ada selisih Rp10 triliun," jelasnya.
Menurut Zainul, apabila hasil penghitungan ulang menunjukkan adanya anggaran yang dapat dioptimalkan, dana tersebut dapat diarahkan untuk mempercepat aktivasi sekitar 2.000 dapur layanan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang saat ini telah memasuki tahap seleksi.
"Kalau memang ada Rp10 triliun selisih di anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini, maka anggaran Rp10 triliun ini menurut saya lebih dari cukup untuk segera mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T. Anggarannya ada, penerima manfaatnya sudah menunggu, dapurnya juga sudah menunggu. Tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi," tegas Zainul.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat IV itu menekankan pentingnya pembenahan tata kelola dalam memastikan program MBG dapat dirasakan secara merata. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan perencanaan dan penyalurannya berjalan tepat.
"Jangan sampai ketidakmampuan kita soal tata penerima ini menghalangi orang itu bisa mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Termasuk menghalangi hak-hak penerima dapur yang sudah sekian bulan mereka menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional," pungkasnya. (hvt/ssb)
