Syaiful Nuri Dorong Pemenuhan Sarana Operasional Penanggulangan Bencana di Bekasi

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bekasi – Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan kesiapsiagaan bencana di daerah melalui dukungan anggaran dan pemenuhan sarana operasional yang memadai. Hal itu menjadi salah satu catatan Komisi VIII setelah meninjau gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang masih membutuhkan sejumlah fasilitas pendukung, termasuk kendaraan operasional double cabin.

Anggota Komisi VIII DPR RI Syaiful Nuri mengatakan, berbagai bantuan yang telah disalurkan untuk mendukung penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi telah terealisasi. Ia berharap penguatan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2027 dapat turut memenuhi kebutuhan sarana operasional di daerah.

“Alhamdulillah bantuan-bantuan yang kami salurkan sudah terealisasi. Insyaallah Kabupaten Bekasi di tahun 2027 dengan ditambahnya anggaran di BNPB dapat terpenuhi semua,” ujar Syaiful saat Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bekasi, Kamis (17/9/2026).

Syaiful menegaskan, hasil peninjauan lapangan tersebut akan menjadi catatan Komisi VIII untuk dikoordinasikan dengan pimpinan dan BNPB. Menurutnya, pemenuhan sarana operasional penting untuk memastikan BPBD memiliki dukungan yang memadai dalam menjalankan tugas, terutama ketika menghadapi kondisi darurat.

“Insyaallah kami Komisi VIII nanti kita buat catatan, kita sounding ke pimpinan, baik ke BNPB, sekiranya Kabupaten Bekasi ini agar tercukupi semua kebutuhan di gudang,” jelas politisi daerah pemilihan Jawa Timur II tersebut.

Ia menilai penguatan sarana penanggulangan bencana menjadi penting mengingat Kabupaten Bekasi memiliki sejumlah potensi bencana, terutama banjir yang kerap terjadi. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana lainnya juga perlu diantisipasi melalui kesiapan logistik maupun kendaraan operasional.

Menurut Syaiful, kesiapsiagaan bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara terpisah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, BNPB, BPBD, serta organisasi dan lembaga terkait di Kabupaten Bekasi agar respons terhadap bencana dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.

“Harusnya harus berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Bekasi,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.

Syaiful berharap penguatan anggaran BNPB pada 2027 dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kesiapan harus dibangun sebelum bencana terjadi karena kondisi darurat tidak dapat diprediksi secara pasti.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat di seluruh Indonesia mendapatkan penanganan secara cepat ketika bencana terjadi. Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia.

“Dengan perintah Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, semua masyarakat Indonesia harus cepat tertangani, terutama bencana-bencana yang ada di Indonesia,” pungkas Syaiful. (jih/ssb)