
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, usai melakukan peninjauan di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/3/2026).
PARLEMENTARIA, Bekasi — Volume penumpang yang tinggi di Stasiun Kota Bekasi menuntut adanya peningkatan infrastruktur pendukung, khususnya ruang tunggu pengantar dan penataan kantong parkir. Merespons hal tersebut, Komisi V DPR RI mendorong segera direalisasikannya pembangunan fasilitas 'Zona 3' demi mengurai kepadatan dan kemacetan di area luar stasiun.
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko memaparkan bahwa Stasiun Bekasi memiliki prevalensi mobilitas yang sangat tinggi. Setiap harinya, stasiun ini melayani 59 pemberhentian kereta api jarak jauh (KAJJ) dan 150 pemberangkatan KRL Commuter Line. "Penumpangnya juga banyak, hari biasa sampai 70 ribu untuk kereta commuter. Kalau jarak jauh bisa 5 ribu sampai 10 ribu, bahkan lebih kalau di puncak mudik. Harapannya memang fasilitasnya ditambah di sini, terutama untuk Zona 3," terang Sudjatmiko usai melakukan peninjauan di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/3/2026).
Sudjatmiko menjelaskan, Zona 3 sangat vital untuk menampung para pengantar atau penunggu yang belum memiliki tiket (Zona 2) maupun akses peron (Zona 1). Ketiadaan Zona 3 membuat ruang tunggu menjadi sempit saat jam sibuk dan berimbas pada semrawutnya area drop-off kendaraan.
"Kendaraan umum tuh parkirnya sembarangan, kendaraan online juga gitu sembarangan. Itu akhirnya membuat macet di Jalan Perjuangan ataupun Jalan Juanda. Jadi stasiun ini harus ada fasilitas untuk kendaraan umum masuk dalam kawasan seperti di Gambir," tegasnya.
Terkait perbaikan sarana prasarana ini, Anggota Komisi V DPR RI lainnya, Fadholi, turut memberikan penekanan. Ia meminta pemerintah tidak lengah dan terus mengevaluasi infrastruktur yang ada. "Karena stasiun ini prevalensinya cukup tinggi dari jalur ke Yogya, Cilacap, Semarang, Surabaya semuanya kan lewat sini. Kita cek langsung kesiapannya. Sarana dan prasarana itu perlu dipersiapkan untuk menunjang kenyamanan penumpang," ucapnya di kesempatan yang sama. (ndn/aha)