BAKN Dorong Penguatan Tata Kelola Hulu Migas Tingkatkan Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Semarang – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan optimalisasi pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan negara. Melalui kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan SKK Migas di Semarang, BAKN menelaah berbagai permasalahan yang menjadi perhatian dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memperoleh penjelasan mengenai berbagai upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan.

Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa permasalahan tersebut menjadi perhatian BAKN untuk memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal sehingga mendukung perbaikan tata kelola dan tidak terulang pada masa mendatang. “Kami akan menjadwalkan pembahasan lanjutan dengan mempertimbangkan berbagai aspek karena permasalahannya cukup banyak. Kami tidak ingin permasalahan ini diabaikan maupun terus menjadi temuan berulang. Apa pun nanti hasil rekomendasinya, tentu semuanya demi kebaikan bangsa dan negara,” tegas Herman saat kunjungan kerja spesifik BAKN di Semarang, Senin (13/7/2026).

Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut juga menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan lapangan migas, termasuk pengelolaan sumur-sumur tua yang masih memiliki potensi untuk mendukung peningkatan produksi nasional. Menurutnya, kontribusi Pertamina sebagai perusahaan negara perlu terus diperkuat melalui tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

“Kalau kemudian Pertamina melaksanakan pengelolaan secara akuntabel dan transparan, serta memberikan kontribusi yang besar kepada negara, maka sebagai perusahaan negara harus kita kuatkan dan kita besarkan. Pertamina perlu terus didorong menjadi pemeran utama, baik pada sektor crude oil maupun gas, karena potensinya masih sangat besar,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Herman menilai dukungan pembiayaan bagi pengembangan sektor hulu migas perlu terus didorong agar Pertamina memiliki kapasitas yang semakin kuat dalam mengelola potensi migas nasional. Menurutnya, berbagai skema pendanaan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan meningkatkan kontribusi sektor migas terhadap penerimaan negara.

BAKN berharap tindak lanjut atas permasalahan tersebut dapat semakin memperkuat tata kelola PT Pertamina Hulu Energi dan pengawasan oleh SKK Migas, sehingga pengelolaan sumber daya migas berlangsung secara efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan kontribusi yang optimal bagi penerimaan negara. Upaya tersebut juga diharapkan selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (dhi/aha)