3 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Rudianto Lallo menegaskan bahwa frasa "lembaga negara audit keuangan" dalam Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara sistematis merujuk kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut disampaikan saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil UU KUHP di Mahkamah Konstitusi.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena meninggal dunia dan telah berakhir masa jabatannya.
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II Tahun 2025 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. Penyampaian dokumen tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
