BPK

15 artikel dengan tag ini

Fauzi Amro Dorong BPK Manfaatkan AI untuk Perkuat Kualitas Pemeriksaan

Ekonomi dan Keuangan11 Oktober 2026

Fauzi Amro Dorong BPK Manfaatkan AI untuk Perkuat Kualitas Pemeriksaan

PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan negara. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, mendukung pemulihan kerugian negara, serta memberikan kepastian hukum atas hasil pemeriksaan.

11 Oktober 2026

Komisi XI DPR Minta BPK Perkuat Koordinasi Pascaputusan MK soal Kerugian Negara

Ekonomi dan Keuangan10 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI DPR Minta BPK Perkuat Koordinasi Pascaputusan MK soal Kerugian Negara

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bandung — Komisi XI DPR RI mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga auditor lainnya dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, menyelaraskan standar penghitungan kerugian negara, serta menjaga akuntabilitas hasil pemeriksaan.

Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI

Ekonomi dan Keuangan7 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Anggota BPK RI terpilih periode 2026–2031 memperkuat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan mencegah kerugian negara. Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut BPK semakin adaptif dalam menjalankan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan

Ekonomi dan Keuangan6 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – BPK RI mengungkap kontribusi pemeriksaan sepanjang semester I 2026 terhadap upaya penyelamatan keuangan negara mencapai Rp49,28 triliun. Ketua BPK RI Isma Yatun menegaskan hasil pemeriksaan berujung pada pemulihan keuangan negara, perbaikan tata kelola, dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan berhenti pada rekomendasi administratif.

Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih

Ekonomi dan Keuangan6 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI menyepakati dan menetapkan Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana dan Dr. (Cand) Khaidir Abdurrahman sebagai calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih untuk periode 2026–2031. Penetapan tersebut merupakan hasil Rapat Internal Komisi XI DPR RI setelah seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota BPK RI rampung digelar.

Annisa Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur

Ekonomi dan Keuangan6 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Annisa Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Maharani Alzahra Mahesa menyoroti gagasan audit impact serta indikator Audit Impact Index yang dipaparkan Calon Anggota BPK RI Asep Rahmat Suwandha. Menurutnya, terobosan tersebut penting agar kinerja BPK tidak hanya diukur dari opini laporan keuangan, tetapi juga dari dampak nyata pemeriksaan terhadap perbaikan tata kelola dan keuangan negara.

Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum

Ekonomi dan Keuangan6 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah menanggapi gagasan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Anis Fauzan yang ingin menempatkan BPK sebagai otoritas utama, bahkan tunggal, dalam menemukan kerugian keuangan negara. Ia menilai gagasan tersebut perlu diuji dari sisi implementasi agar penguatan kewenangan BPK tidak menghambat proses penegakan hukum.

Anis Byarwati Desak Penguatan Audit Investigatif saat Uji Kelayakan dan Kepatutan BPK

Ekonomi dan Keuangan6 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati Desak Penguatan Audit Investigatif saat Uji Kelayakan dan Kepatutan BPK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memperkuat pemeriksaan hingga pada pendalaman audit investigatif apabila ditemukan indikasi kecurangan (fraud) atau potensi kerugian negara. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada temuan administratif.

Fauzi Amro Minta BPK RI Manfaatkan AI Cegah Kebocoran Anggaran

Ekonomi dan Keuangan6 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Fauzi Amro Minta BPK RI Manfaatkan AI Cegah Kebocoran Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mencegah kebocoran keuangan negara sekaligus menutup celah praktik kompromi dalam pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Thoriq Majiddanor: Predikat WTP Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat21 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Thoriq Majiddanor: Predikat WTP Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Kendari - Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti pentingnya melihat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak semata-mata dari sisi administratif, tetapi juga dari dampak nyata pengelolaan keuangan daerah terhadap masyarakat. Menurutnya, capaian WTP perlu diikuti dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Musthofa Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Kewenangan APIP dan BPK

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Musthofa Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Kewenangan APIP dan BPK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, pengaturan yang tegas diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh penyelenggara negara.

Legislator Ungkap Temuan BPK Soal Masalah Pertanahan di Riau, Nilainya Triliunan

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Ungkap Temuan BPK Soal Masalah Pertanahan di Riau, Nilainya Triliunan

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Pengelolaan aset tanah Pemerintah Provinsi Riau masih menghadapi persoalan legalitas dan tumpang tindih kewenangan. Dari total 1.146 bidang tanah aset Pemprov Riau, sebanyak 613 bidang belum bersertifikat, dengan sebagian di antaranya menghadapi persoalan kawasan hutan, pertambangan, gambut, hingga sengketa.