migas

13 artikel dengan tag ini

Elpisina Dorong Penataan Tata Kelola Migas dari Hulu hingga Hilir

Industri dan Pembangunan5 September 2026

Elpisina Dorong Penataan Tata Kelola Migas dari Hulu hingga Hilir

PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi XII DPR RI mendorong penataan dan restrukturisasi tata kelola sektor minyak dan gas bumi (migas) secara menyeluruh melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Migas. Pembaruan regulasi dinilai diperlukan untuk menyesuaikan tata kelola sektor strategis tersebut dengan kondisi dan kebutuhan terkini.

5 September 2026

Syarif Fasha Desak Tambah Kuota Solar hingga Percepat CNG Industri Bagi Daerah Penghasil Migas

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Syarif Fasha Desak Tambah Kuota Solar hingga Percepat CNG Industri Bagi Daerah Penghasil Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendesak Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, serta jajaran pemangku kepentingan sektor energi untuk memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan pasokan energi di wilayah daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas), khususnya di Provinsi Jambi. Ia menyayangkan daerah yang menyumbang sumber daya energi bagi negara malah kerap kelangkaan BBM dan minimnya alokasi gas bersubsidi.

Eddy Soeparno Desak Perbaiki Gangguan Teknis Demi Capai Target Lifting 610 MBOPD

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Eddy Soeparno Desak Perbaiki Gangguan Teknis Demi Capai Target Lifting 610 MBOPD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas harus mempercepat perbaikan teknis untuk mengejar target lifting minyak dan gas bumi (migas) tahun 2026 sebesar 610 ribu barel per hari (MBOPD). Desakan ini disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno yang menanggapi fenomenda shortfall produksi akibat gangguan fasilitas pipa dan kendala kelistrikan di sejumlah wilayah kerja (WK) utama.

Sugeng Suparwoto Soroti Tumpang Tindih Regulasi yang Hambat Lifting Minyak

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Sugeng Suparwoto Soroti Tumpang Tindih Regulasi yang Hambat Lifting Minyak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menggelar evaluasi mendalam terhadap tata kelola minyak dan gas bumi (migas) nasional dari sektor hulu, tengah (midstream), hingga hilir bersama jajaran Kementerian ESDM dan jajaran BUMN penerima penugasan energi. Evaluasi menyeluruh ini krusial untuk mengurai hambatan regulasi di lapangan serta menjamin ketahanan pasokan energi masyarakat.

Yulian Gunhar Dorong Penguatan Partisipasi Daerah dalam Pengelolaan Migas

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Yulian Gunhar Dorong Penguatan Partisipasi Daerah dalam Pengelolaan Migas

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mendorong penguatan partisipasi daerah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (migas), khususnya bagi daerah penghasil seperti Provinsi Riau. Aspirasi peningkatan participating interest (PI) yang disampaikan pemerintah daerah dinilai perlu dituangkan dalam kajian resmi agar dapat menjadi bahan pembahasan revisi Undang-Undang Migas.

Syafruddin Dukung Penguatan PI 10 Persen dan Kepastian DBH bagi Daerah Penghasil Migas

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Syafruddin Dukung Penguatan PI 10 Persen dan Kepastian DBH bagi Daerah Penghasil Migas

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Komisi XII DPR RI mendorong penguatan Participating Interest (PI) 10 persen serta kepastian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil migas. Kedua instrumen tersebut dinilai penting untuk memastikan daerah memperoleh manfaat yang lebih optimal dari pengelolaan sumber daya migas di wilayahnya.

Terima Dubes Kuwait, Komisi I Buka Peluang Investasi Migas Hingga Tenaga Kerja Terampil

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Terima Dubes Kuwait, Komisi I Buka Peluang Investasi Migas Hingga Tenaga Kerja Terampil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menyambut positif komitmen dan ketertarikan Kuwait untuk menanamkan investasinya di Indonesia, terutama pada sektor minyak dan gas bumi (migas), kilang minyak serta konektivitas penerbangan.

BAKN Dorong Penguatan Tata Kelola Hulu Migas Tingkatkan Penerimaan Negara

Ekonomi dan Keuangan14 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Penguatan Tata Kelola Hulu Migas Tingkatkan Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Semarang – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan optimalisasi pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan negara. Melalui kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan SKK Migas di Semarang, BAKN menelaah berbagai permasalahan yang menjadi perhatian dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memperoleh penjelasan mengenai berbagai upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan.

Dorong Reformasi Tata Kelola Migas dan Penguatan Payung Hukum SKK Migas

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Dorong Reformasi Tata Kelola Migas dan Penguatan Payung Hukum SKK Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin, menyoroti pentingnya penguatan payung hukum bagi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan perwakilan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terbesar, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Realisasi Lifting Minyak dan Migas Rendah, Ratna Juwita: Kita Tidak Boleh Kelola Bisnis As Usual

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Realisasi Lifting Minyak dan Migas Rendah, Ratna Juwita: Kita Tidak Boleh Kelola Bisnis As Usual

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyoroti rendahnya realisasi program peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) yang dijalankan SKK Migas, serta mengingatkan potensi risiko lonjakan cost recovery terhadap penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Rabu (3/6/2026).

Perlu Evaluasi Menyeluruh Pengelolaan Migas dan Kehutanan di Aceh, Nasir Djamil Singgung Revisi UU

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Evaluasi Menyeluruh Pengelolaan Migas dan Kehutanan di Aceh, Nasir Djamil Singgung Revisi UU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas (migas), di Aceh. Nasir menekankan bahwa desentralisasi asimetris merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Deddy Sitorus Ingatkan Pengelolaan SDA Harus Utamakan Manfaat bagi Daerah

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Deddy Sitorus Ingatkan Pengelolaan SDA Harus Utamakan Manfaat bagi Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya minyak dan gas (migas), harus berpijak pada prinsip kemanfaatan nyata bagi masyarakat daerah. Ia menilai, ada ketidaksinkronan antara berbagai regulasi terkait pengelolaan migas.