Pemerintah dan BUMN Harus Beri Kepastian Rantai Pasok Komoditas Kopdes

PARLEMENTARIA, Batam — Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah Pusat dan BUMN untuk memberikan kepastian rantai pasok komoditas serta akses bisnis strategis bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini dinilai penting agar modal dan alokasi anggaran desa yang dikucurkan benar-benar terkonversi menjadi unit usaha produktif, bukan sekadar menjadi beban operasional tanpa perputaran ekonomi yang nyata.

Isu efektivitas tata kelola koperasi desa tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (23/4/2026). 

Herman mengingatkan bahwa keberhasilan KDKMP sangat bergantung pada ketersediaan produk komersial dan komoditas bersubsidi yang dapat dijual langsung ke masyarakat desa.

"KDKMP ini harus dipastikan memiliki akses pasokan komoditas yang jelas. BUMN terkait harus hadir memberikan kepastian distribusi, misalnya menjadikan KDKMP sebagai jaringan penyalur resmi gas LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, hingga bahan pangan pokok di tingkat desa. Kalau akses barangnya dijamin oleh BUMN, koperasinya bisa langsung berjalan dan menghasilkan pendapatan nyata," ujar Herman Khaeron kepada Parlementaria di Batam.

Herman menambahkan, skema permodalan KDKMP yang memanfaatkan alokasi Dana Desa wajib dikelola secara profesional agar perputaran modalnya terjaga, terutama dalam menyerap hasil produksi lokal warga.

"Alokasi anggaran yang dialokasikan untuk KDKMP jangan sampai habis untuk biaya operasional atau administrasi semata. Modal tersebut harus berputar pada kegiatan usaha produktif, seperti menyerap hasil pertanian dan kebutuhan warga saat musim panen tiba dengan harga yang layak. Dengan begitu, KDKMP benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa dan tidak menjadi beban keuangan daerah," tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Seiring dengan bergulirnya alokasi awal penataan KDKMP di puluhan ribu desa/kelurahan, Kementerian Koperasi bersama BUMN Pangan saat ini tengah menguji coba pilot project integrasi rantai pasok logistik di beberapa wilayah percontohan. Komisi VI DPR RI memastikan bakal memperketat pengawasan lapangan agar percepatan operasional KDKMP selaras dengan porsi alokasi Dana Desa dan benar-benar memangkas ketergantungan masyarakat dari rantai distribusi yang tidak efisien. (ndy/rdn)