KDKMP

13 artikel dengan tag ini

Pemerintah dan BUMN Harus Beri Kepastian Rantai Pasok Komoditas Kopdes

Industri dan Pembangunan6 September 2026

Pemerintah dan BUMN Harus Beri Kepastian Rantai Pasok Komoditas Kopdes

PARLEMENTARIA, Batam — Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah Pusat dan BUMN untuk memberikan kepastian rantai pasok komoditas serta akses bisnis strategis bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini dinilai penting agar modal dan alokasi anggaran desa yang dikucurkan benar-benar terkonversi menjadi unit usaha produktif, bukan sekadar menjadi beban operasional tanpa perputaran ekonomi yang nyata.

6 September 2026

KDKMP Harus Jadi Hub Ekonomi Desa Tanpa Korbankan Usaha Rakyat

Industri dan Pembangunan30 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

KDKMP Harus Jadi Hub Ekonomi Desa Tanpa Korbankan Usaha Rakyat

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib mengingatkan agar keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak justru menjadi trade-off bagi usaha-usaha rakyat yang telah berjalan. Sebaliknya, KDKMP harus mampu menjadi daya ungkit dan hub yang memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

KDKMP Jangan Sekadar Berdiri, Khilmi: Harus Punya Model Bisnis Sesuai Potensi Desa

Industri dan Pembangunan30 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

KDKMP Jangan Sekadar Berdiri, Khilmi: Harus Punya Model Bisnis Sesuai Potensi Desa

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mendorong agar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan dan pembangunan gerai. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap KDKMP memiliki peta jalan (roadmap) pengembangan usaha yang jelas dan sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing desa.

Soroti UU Perkoperasian 1992, Nurdin Halid: KDKMP Perlu Ekosistem Bisnis Berbasis Teknologi

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti UU Perkoperasian 1992, Nurdin Halid: KDKMP Perlu Ekosistem Bisnis Berbasis Teknologi

PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi VI DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Perkoperasian diarahkan untuk memperkuat ekosistem bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar lebih adaptif, transparan, dan berbasis teknologi. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kantor BNI Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (28/8/2026).

Tak Sekadar Salurkan Bantuan, Nurdin Halid: KDKMP Jadi Pusat Ekonomi Desa

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Tak Sekadar Salurkan Bantuan, Nurdin Halid: KDKMP Jadi Pusat Ekonomi Desa

PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran bantuan pangan pemerintah. Hal itu disampaikannya saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras bersama Perum BULOG di Kelurahan Untia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/8/2026).

KUR Koperasi Tak Otomatis Cair, Firnando: Pengurus KDKMP Harus Lolos SLIK OJK

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

KUR Koperasi Tak Otomatis Cair, Firnando: Pengurus KDKMP Harus Lolos SLIK OJK

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Seluruh pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) wajib terbebas dari catatan buruk BI Checking (SLIK OJK) sebelum menerima penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Koperasi. Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganindito usai mengonfirmasi langsung syarat pembiayaan tersebut kepada jajaran direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Dari Seribu jadi 300 BUMN, Nasim Khan Minta Pemerintah Pastikan Karyawan Tetap Terlindungi

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Dari Seribu jadi 300 BUMN, Nasim Khan Minta Pemerintah Pastikan Karyawan Tetap Terlindungi

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penyederhanaan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sekitar 300 perusahaan pada akhir 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi untuk mewujudkan BUMN yang lebih profesional, efisien, dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Koperasi Merah Putih Ingin Gaet Gen Z, Zulfikar: Kepastian Pasar Jadi Penentu

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Koperasi Merah Putih Ingin Gaet Gen Z, Zulfikar: Kepastian Pasar Jadi Penentu

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VI DPR RI, Zulfikar Hamonangan menilai keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam menarik minat generasi muda sangat bergantung pada kepastian model bisnis dan jaminan pasar bagi hasil usaha masyarakat.

KDKMP Tak Cukup Punya Gerai, Komisi VI Bidik Rantai Bisnis yang Hidup

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

KDKMP Tak Cukup Punya Gerai, Komisi VI Bidik Rantai Bisnis yang Hidup

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak berhenti sebagai kelembagaan atau sekadar membangun gerai. Koperasi tersebut, katanya, harus terhubung dengan pembiayaan, rantai pasok, dan jaringan usaha BUMN agar mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat desa.

Kesuma Kelakan: KDKMP Jangan Diseragamkan, Harus Berbasis Potensi Daerah

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Kesuma Kelakan: KDKMP Jangan Diseragamkan, Harus Berbasis Potensi Daerah

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mengingatkan pemerintah agar tidak menyeragamkan model bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, karakteristik dan potensi ekonomi setiap daerah berbeda sehingga pengembangan KDKMP harus terlebih dahulu didasarkan pada pemetaan potensi serta kapasitas produksi masing-masing wilayah.

Minta KDKMP Punya Bisnis Jelas, Anggia Erma Rini: Bukan Sekadar Formalitas

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Minta KDKMP Punya Bisnis Jelas, Anggia Erma Rini: Bukan Sekadar Formalitas

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak boleh berhenti pada pembentukan badan hukum dan pembangunan gerai. Menurutnya, KDKMP harus memiliki tata kelola yang sehat, model bisnis yang jelas, serta mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi anggota dan masyarakat.

Tak Cuma Diukur Jumlah, Kopdes Merah Putih Harus Bermanfaat bagi Anggotanya

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Tak Cuma Diukur Jumlah, Kopdes Merah Putih Harus Bermanfaat bagi Anggotanya

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak cukup diukur dari jumlah badan hukum, gerai, maupun aset yang telah dimiliki. Menurutnya, tantangan utama setelah pembentukan KDKMP adalah memastikan koperasi benar-benar beroperasi sebagai organisasi berbasis anggota dan badan usaha yang sehat serta berkelanjutan.