//
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat RDP dengan BKD DPR RI dalam pembahasan laporan kemajuan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan RUU tentang Perlindungan Konsumen di Gedung DPR.|Foto: Arief/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti sejumlah substansi yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menjawab perkembangan pola perdagangan digital sekaligus memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.
Hal itu disampaikan Herman dalam pembahasan laporan kemajuan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan RUU tentang Perlindungan Konsumen saat RDP Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI dengan BKD DPR RI. Ia mengapresiasi perkembangan draf terbaru yang dinilai telah mengalami sejumlah perubahan signifikan dibandingkan dengan rancangan pada Juni 2025.
“Saya melihat, meskipun tidak terlalu detail, dari poin-poin yang telah dipresentasikan sepertinya memang sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Saya kira sudah lengkap dari sisi aspirasi dan harapan para konsumen,” ujar Herman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, Herman menyampaikan beberapa catatan substansial yang perlu diperhatikan sebelum RUU tersebut memasuki tahap pembahasan lebih lanjut. Pertama, terkait pengaturan kelembagaan perlindungan konsumen. Ia mempertanyakan hubungan antara lembaga perlindungan konsumen yang direncanakan dalam RUU dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta Badan Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga yang berada di lingkungan Kementerian Perdagangan.
Menurutnya, pengaturan kelembagaan harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Ia juga menilai struktur organisasi perlu dibuat efektif dan proporsional sehingga mampu menjalankan fungsi perlindungan konsumen secara optimal.
Kedua, Herman mendorong adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi janji atau informasi dalam promosi dan iklan produk. Ia menilai, ketidaksesuaian antara klaim pemasaran dengan kualitas barang maupun jasa yang diterima konsumen harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas. “Karena kita juga harus memberi efek jera terhadap para pelaku usaha yang tidak sesuai antara promosi, merek, konten, dan iklan dengan produk yang sebenarnya,” tegasnya.
Ia mencontohkan kasus pemasaran properti Meikarta, ketika sejumlah konsumen telah membayar uang muka (down payment/DP), tetapi tidak memperoleh produk sebagaimana yang dijanjikan. Menurut Herman, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya jaminan kepastian dan mekanisme pemulihan hak konsumen, termasuk pengembalian dana apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya.
Ketiga, Herman menyoroti perlunya pengaturan yang proporsional terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mengingatkan agar ketentuan dalam RUU Perlindungan Konsumen tidak serta-merta menyamakan perlakuan terhadap UMKM dengan perusahaan berskala besar, mengingat perbedaan kapasitas usaha dan kemampuan pemenuhan kewajiban. “Jangan sampai perlakuannya sama sehingga menjadi tidak adil. Keadilan itu bukan berarti semuanya harus sama, tetapi memperlakukan secara setara,” jelasnya.
Keempat, Herman meminta agar penyusunan RUU turut mempertimbangkan perkembangan sistem perdagangan internasional. Menurutnya, aktivitas perdagangan digital saat ini tidak lagi mengenal batas geografis karena transaksi dapat berlangsung lintas negara. Oleh karena itu, regulasi perlindungan konsumen nasional perlu diselaraskan dengan perkembangan standar dan praktik perlindungan konsumen internasional.
Herman berharap berbagai catatan tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan RUU Perlindungan Konsumen agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang adil dan berkepastian hukum. (rnm/we)
