Perjelas Kepastian Prosedur Hukum jika Permohonan Perampasan Aset Ditolak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama meminta kepastian mengenai prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila pengadilan menolak permohonan perampasan aset karena menilai bukti yang diajukan belum mencukupi. Menurutnya, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, perlu memperjelas mekanisme upaya hukum, termasuk siapa yang memiliki kewenangan mengajukannya apabila terjadi perbedaan pandangan antara Jaksa Pengacara Negara dan pengadilan.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan sejumlah catatan terhadap substansi RUU, mulai dari objek perampasan aset, kecukupan bukti, hingga mekanisme penyelesaian hukum apabila permohonan perampasan tidak dikabulkan pengadilan.

Benny mengingatkan bahwa objek perampasan harus benar-benar merupakan aset hasil tindak pidana. Oleh karena itu, proses perampasan tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa didukung bukti yang memadai.

“Yang menjadi objek perampasan aset ini adalah hasil tindak pidana. Itu yang pertama. Kemudian juga, perlu kehati-hatian. Tidak semua aset itu secara sembrono atau secara serampangan bisa dirampas,” tegas Benny dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menilai prinsip kehati-hatian tersebut harus diwujudkan melalui persyaratan bukti permulaan yang cukup. Menurutnya, proses perampasan aset perlu memiliki standar pembuktian yang jelas sebagaimana penanganan perkara pidana pada umumnya.

“Sehingga perlu juga adanya bukti permulaan yang cukup. Tidak sembarangan. Sama dengan kita menghadapi suatu kasus pidana. Tapi tanpa bukti permulaan yang cukup kan tidak bisa diajukan. Jadi, bukti permulaan yang cukup itu penting,” jelasnya.

Selain persoalan pembuktian, Benny secara khusus mempertanyakan mekanisme upaya hukum apabila permohonan perampasan aset yang diajukan Jaksa Pengacara Negara tidak diterima oleh pengadilan. Ia menilai persoalan tersebut perlu dijawab agar terdapat kepastian mengenai langkah hukum yang dapat dilakukan setelah pengadilan memberikan penilaian berbeda.

“Ini kalau setelah diajukan, kemudian ada perbedaan pendapat antara Jaksa Pengacara Negara dengan pengadilan nantinya, ini bagaimana upaya hukumnya? Perlu tidak ada upaya hukumnya?” ujarnya.

Benny kemudian mempertanyakan pihak yang berhak mengajukan upaya hukum apabila hakim menilai bukti yang disampaikan tidak mencukupi. “Kalau ada, siapa yang mengajukan upaya hukum? Bisa tidak Jaksa Pengacara Negara?” tanyanya.

Ia kembali menegaskan persoalan tersebut melalui kemungkinan ketika pengadilan menyatakan permohonan tidak didukung bukti yang cukup. “Misalnya, tidak cukup bukti. Bebas atau lepas misalnya. Siapa yang bisa melakukan upaya hukum?” ungkap Benny.

Menurutnya, pertanyaan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU agar prosedur perampasan aset tidak hanya mengatur kewenangan negara untuk mengajukan permohonan, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai konsekuensi hukum ketika permohonan tersebut ditolak pengadilan. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian, kecukupan bukti, dan kepastian prosedur dapat berjalan beriringan dalam pelaksanaan perampasan aset. (fa/rdn)