Regulasi

Politik dan Keamanan10 Juli 2026

Dukung Harmonisasi Regulasi Daerah, Legislator Komisi XIII Dorong Penguatan SDM Perancang Perundang-undangan

PARLEMENTARIA, Sleman — Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengatakan bahwa masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung penyelenggaraan harmonisasi regulasi daerah.

11 Juli 2026

Komisi XIII Apresiasi Sinergi Kanwil Kemenkum DIY dan Pemda dalam Harmonisasi Regulasi Daerah

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Komisi XIII Apresiasi Sinergi Kanwil Kemenkum DIY dan Pemda dalam Harmonisasi Regulasi Daerah

PARLEMENTARIA, Sleman - Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan harmonisasi regulasi daerah.

10 Juli 2026

Yan Permenas Mandenas Dorong Sinergi Kanwil Kemenkum dan Pemda Demi Hadirkan Regulasi Berkualitas

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Yan Permenas Mandenas Dorong Sinergi Kanwil Kemenkum dan Pemda Demi Hadirkan Regulasi Berkualitas

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong penguatan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah guna memastikan setiap regulasi yang diterbitkan selaras dengan sistem hukum nasional serta mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.

9 Juli 2026

Inovasi Pendanaan Daerah Kerap Terbentur Regulasi, Komisi II: Harus Lebih Dilonggarkan!

Inovasi Pendanaan Daerah Kerap Terbentur Regulasi, Komisi II: Harus Lebih Dilonggarkan!

PARLEMENTARIA, Bandung - Jeratan hukum dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai menjadi aspek yang mengkhawatirkan bagi Pemerintah Daerah dalam berinovasi. Di sisi lain, meskipun memiliki ruang untuk menggunakan pembiayaan alternatif, birokrat di daerah kerap enggan mengeksekusinya karena ketiadaan payung hukum yang tegas.

9 Juli 2026

Komisi XIII Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah, demi Hadirkan Kepastian Hukum ke Masyarakat

Komisi XIII Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah, demi Hadirkan Kepastian Hukum ke Masyarakat

PARLEMENTARIA, Surabaya – Penguatan harmonisasi regulasi daerah menjadi penting sebagai bagian dari reformasi regulasi nasional. Demi mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Arisal Aziz Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah yang Partisipatif dan Berpihak pada Masyarakat

Arisal Aziz Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah yang Partisipatif dan Berpihak pada Masyarakat

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz mendorong proses harmonisasi regulasi daerah dilakukan secara lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap penyusunan. Pasalnya, peraturan daerah (Perda) yang berkualitas tidak hanya harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dewi Asmara Dorong Perkuat SDM dan Sarana Perancang Peraturan demi Lahirkan Regulasi Berkualitas

Dewi Asmara Dorong Perkuat SDM dan Sarana Perancang Peraturan demi Lahirkan Regulasi Berkualitas

PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) dan sarana pendukung bagi perancang peraturan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Jawa Tengah. Baginya, penguatan kapasitas perancang harus berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas yang memadai agar kualitas harmonisasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan semakin optimal.

Komisi XIII: Harmonisasi Regulasi Harus Diperkuat Demi Ciptakan Harmonisasi Pusat dan Daerah

Komisi XIII: Harmonisasi Regulasi Harus Diperkuat Demi Ciptakan Harmonisasi Pusat dan Daerah

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi XIII DPR RI mengingatkan pentingnya memperkuat harmonisasi regulasi daerah guna mencegah lahirnya peraturan daerah (Perda) maupun peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan sistem hukum nasional, kepentingan umum, dan prinsip hak asasi manusia. Upaya tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah di tengah semakin kompleksnya dinamika pembentukan regulasi.