Minyak Dunia Bergejolak, Ratna Juwita Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan skema mitigasi khusus untuk mengantisipasi gejolak harga minyak mentah dunia. Langkah tersebut dinilai penting di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi global, termasuk melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz dan Laut Merah.

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita mengatakan kondisi geopolitik global perlu menjadi perhatian pemerintah karena dapat berdampak terhadap stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memiliki langkah antisipatif agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

Hal tersebut disampaikan oleh dirinya saat ditemui di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, fluktuasi harga minyak mentah dunia berpotensi memberikan tekanan terhadap APBN sekaligus meningkatkan beban industri dan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pihaknya menilai stabilitas pasokan energi dan keterjangkauan harga BBM perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Kami berharap Kementerian ESDM dalam hal ini harus bisa menyiapkan mitigasi-mitigasi khusus. Kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, yang penting kita pastikan masyarakat itu akses ketersediaan energinya bisa tercukupi,” tegas Ratna kepada Parlementaria.

Selain mengantisipasi dampak jangka pendek dari gejolak harga minyak dunia, dirinya akan konsisten mengawal penguatan pasokan migas dari dalam negeri. Ia mengatakan koordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus dilakukan, khususnya untuk mendorong pencapaian target produksi dan lifting migas nasional.

Menurut Ratna, penguatan sektor hulu migas penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dengan produksi dalam negeri yang semakin kuat, Indonesia diharapkan memiliki ketahanan yang lebih baik ketika terjadi gejolak di pasar energi global.

Dalam jangka panjang, Ratna menilai penguatan produksi migas perlu berjalan beriringan dengan percepatan pengembangan energi baru dan energi terbarukan (EBT). Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya EBT yang besar sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari strategi memperkuat kedaulatan energi nasional.

Politisi Fraksi PKB itu menilai ketergantungan terhadap dinamika geopolitik global dapat dikurangi apabila Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energinya secara lebih mandiri. Karena itu, pengembangan energi berbasis potensi dalam negeri harus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun ketahanan energi.

“Kalau misalnya kita bisa menjamin swasembada energi dalam negeri, kita tidak lagi harus tergantung dengan eskalasi Timur Tengah. Saya yakin Indonesia memiliki resource renewable energy yang sangat luar biasa. Jika kita bisa memaksimalkan itu dengan baik, kita akan menjadi negara yang lebih berdaulat di bidang energi,” pungkas Ratna. (Ndy/um)