//
Kejar Target 100 GW Energi Bersih, Legislator Minta Komitmen Lewat Keberpihakan Anggaran
Diterbitkan
Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, saat ditemui Parlementaria menjelang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di lobby Nusantara II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.|Foto: Safitri/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI mendorong pemerintah untuk membuktikan komitmen politiknya dalam mewujudkan transisi energi bersih melalui alokasi anggaran yang signifikan dan terarah. Dukungan anggaran negara dinilai menjadi pilar krusial untuk mengejar target besar pencapaian kapasitas energi terbarukan, termasuk peta jalan mega proyek 100 Gigawatt (GW) yang telah dicanangkan oleh Presiden.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, saat ditemui saat mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di lobby Nusantara II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Komisi XII DPR RI menyoroti bahwasanya porsi anggaran negara serta insentif fiskal untuk pengembangan energi non-fosil saat ini masih tergolong minim jika dibandingkan dengan potensi besar Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dimiliki Indonesia. Ketimpangan alokasi pendanaan ini dinilai menjadi salah satu hambatan utama lambatnya laju percepatan bauran EBT nasional.
"Kami berharap pemerintah benar-benar mewujudkan komitmennya untuk mewujudkan energi yang bersih dan berkelanjutan dengan memberikan keberpihakan dari sisi anggaran. Karena kalau kita lihat, untuk energi yang non-fosil (EBT) itu masih kurang mendapat perhatian secara signifikan," tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Ratna menjelaskan, ambisi besar pemerintah menuju ketahanan energi hijau tidak akan tercapai secara optimal apabila tidak diimbangi dengan skala prioritas yang jelas pada struktur APBN. Keberpihakan anggaran dinilai penting tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur fisik EBT, tetapi juga untuk memberikan insentif pendukung (derisking) guna menarik investasi swasta maupun global ke sektor energi bersih.
Menurutnya, ketersediaan anggaran yang proporsional akan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengejar target keberlanjutan lingkungan sekaligus merealisasikan visi energi nasional secara terukur.
"Padahal Bapak Presiden sudah mencanangkan seribu gigawatt. Saya yakin kalau misalnya pemerintah punya prioritas yang baik, komitmennya harus segera ditepati," tegas Politisi Fraksi PKB tersebut menutup keterangannya. (ndy/aha)
