Komisi XII Perjuangkan Tambahan Anggaran Kementerian Investasi Kejar Target Rp2.322 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menilai pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp974,84 miliar perlu ditambah untuk mendukung pencapaian target investasi nasional sebesar Rp2.322 triliun. Komisi XII sepakat mengawal dan memperjuangkan tambahan anggaran tersebut dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Kesepakatan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026), yang membahas Pagu Indikatif dan rancangan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027.

Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menilai kebutuhan anggaran Kementerian Investasi perlu disesuaikan dengan besarnya target yang hendak dicapai. Menurutnya, keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi efektivitas diplomasi investasi serta promosi potensi daerah di tingkat internasional.

“Bicara pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi anggaran di kementerian investasinya tidak support, bagaimana bisa tercapai? Kalau kita mau dapat ikan yang besar, logikanya umpannya juga harus besar. Kita butuh strategi dan biaya untuk menyebarkan informasi potensi negara kita. Kami dari F-PDIP menyarankan agar anggaran ini dikembalikan ke tingkat ideal di atas Rp1 triliun hingga Rp1,2 triliun,” tegas Gunhar.

Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya. Ia menilai besaran anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian Investasi relatif kecil dibandingkan dengan target investasi nasional yang harus didukung. Karena itu, menurutnya, tambahan anggaran diperlukan agar kementerian memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsi fasilitasi dan promosi investasi.

“Anggaran Rp974,8 miliar ditargetkan menghasilkan investasi Rp2.322 triliun, ini anggarannya cuma 0,4 persen. Cost yang keluar sedikit, tapi dapatnya berkali-kali lipat. Padahal investasi menyumbang 2,06 persen dari total pertumbuhan ekonomi kita. Sangat logis dan mendasar jika Komisi XII memberikan dukungan penuh agar kementerian ini mendapatkan tambahan anggaran yang pantas demi mengejar target Presiden,” ujar Bambang.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menyoroti ketidakseimbangan antara peningkatan target investasi dan alokasi anggaran kementerian. Ia menyebut target investasi meningkat 13,8 persen, sedangkan pagu anggaran justru dipangkas hingga hampir 30 persen.

“Di kementerian/lembaga prinsip stick and carrot itu berlaku. Kalau tugas dan wewenang ditambah, keberpihakan anggaran juga harus maksimal. Pak Menteri tidak usah ragu-ragu. Kami di Komisi XII, terutama yang ditugaskan di Badan Anggaran, siap mengawal dan meng-exercise penambahan anggaran ini asal hasilnya jelas untuk pertumbuhan ekonomi dan tidak hanya bertumpu pada industri ekstraktif,” terang Politisi F-PKB tersebut.

Dukungan tambahan anggaran juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan. Ia mengapresiasi kinerja Kementerian Investasi yang dinilai konsisten melampaui target. Pasalnya, penguatan anggaran diperlukan agar investasi berkualitas dapat memberikan dampak lebih besar terhadap daerah, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

“Tugas Pak Menteri ini sangat berat untuk menjaga pemerataan pertumbuhan di daerah dan penciptaan lapangan kerja. F-Gerindra mendukung penuh adanya tambahan anggaran agar manfaat investasi ini makin solid dan dirasakan masyarakat luas,” sebut Rokhmat.

Merespons dukungan Komisi XII tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengakui efisiensi anggaran berdampak terhadap operasional sembilan kantor perwakilan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di luar negeri. Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk memperkuat Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).

“Secara historis kebutuhan ideal kami memang berada di kisaran Rp1,2 triliun hingga Rp1,3 triliun per tahun. Pemangkasan memang berdampak pada keaktifan perwakilan kami di sembilan negara. Namun fokus utama kami saat ini adalah mengamankan sistem OSS agar terintegrasi penuh dengan 18 kementerian/lembaga. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi XII untuk mengusulkan penambahan anggaran ini,” papar Rosan. (Ndy/um)