Komisi XII Dorong Penambahan Anggaran BKPM dan Evaluasi Kualitas Hilirisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita meminta pemerintah menambah alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, peningkatan target investasi nasional menjadi Rp2.927 triliun harus diimbangi dukungan anggaran yang memadai agar fungsi pengawalan dan fasilitasi investasi berjalan optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Ratna usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pendalaman Teknis RKA-K/L TA 2027 bersama jajaran Eselon I Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Hal ini menjadi sorotannya untuk mengukur kecukupan anggaran berdasarkan beban kinerja yang harus dicapai kementerian.

Sementara target investasi meningkat, pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM justru turun menjadi sekitar Rp974 miliar dari pagu sebelumnya yang mencapai Rp1,2 triliun.

“Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini mendapatkan tugas yang sedemikian besar dan menjadi salah satu ujung tombak peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Tentu harus diberikan keberpihakan anggaran yang proporsional. Oleh karena itu, kami di Komisi XII menyarankan agar anggaran ini dikembalikan sesuai pagu sebelumnya yakni Rp1,2 triliun, dan kami yang bertugas di Badan Anggaran akan mengawal serta meminta kebijaksanaan pimpinan Banggar,” tegas Ratna kepada Parlementaria.

Menurut Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut, tambahan anggaran tidak hanya diperlukan untuk mengejar peningkatan nilai investasi, tetapi juga memastikan investasi yang masuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Karena itu, ia turut menyoroti komposisi dan pemerataan investasi hilirisasi lintas sektor.

Meskipun realisasi investasi hilirisasi pada Semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun dan sekitar 75 persen berlokasi di luar Pulau Jawa, Ratna menilai komposisinya masih perlu diperbaiki karena sebagian besar investasi tersebut ditopang sektor mineral dan batubara (minerba) serta Penanaman Modal Asing (PMA).

“Kami meminta Kementerian Investasi agar meratakan hilirisasi ke sektor lain seperti perkebunan dan kelautan. Selain itu, laporan investasi ke depan jangan hanya menampilkan besaran nilai rupiahnya saja, tetapi harus menyajikan rasio penyerapan tenaga kerja lokal yang sebanding agar kinerjanya benar-benar terukur,” ujar Legislator Dapil Jawa Timur IX tersebut.

Selain pemerataan sektor, Ratna juga menyoroti pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) berbasis kecerdasan buatan (AI). Menutup pernyataannya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengoptimalkan talenta serta kapasitas teknologi dalam negeri untuk meningkatkan efisiensi pengembangan sistem tersebut.

“Teknologi dan inovasi itu memang mahal, tetapi kita punya talenta-talenta dalam negeri yang luar biasa di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kami berharap Kementerian Investasi bisa mengoptimalkan kerja sama dengan BRIN agar dapat menekan nilai keekonomian anggaran digitalisasi. Jika riset dan pengembangan sistem OSS memanfaatkan talenta lokal, hasilnya akan jauh lebih kompatibel dengan dinamika perizinan UMKM di daerah,” pungkas Ratna. (Ndy/um)