
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat sesudah menghadiri peringatan ke-51 pembakaran Masjid Al-Aqsa di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto : Jaka/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi parlemen, baik di tingkat regional maupun multilateral. Upaya tersebut menjadi bagian dari amanat konstitusi Indonesia untuk turut menghapuskan penjajahan di muka bumi.
“Kegiatan peringatan ke-51 pembakaran Masjid Al-Aqsa yang digelar bersama BKSAP DPR RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta forum masyarakat sipil pendukung Palestina ini merupakan momentum penting untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia akan persoalan Palestina, Permasalahan besar yang menjadi PR kita untuk kita selesaikan Bersama, baik sebagai manusia, sebagai umat Islam, maupun sebagai warga negara Indonesia yang mengamanahkan kepada kita untuk menghapus penjajahan di muka bumi,” ujar Syarul saat memberikan sambutan di peringatan ke-51 pembakaran Masjid Al-Aqsa di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Dijelaskannya, BKSAP merupakan perpanjangan tangan parlemen Indonesia dalam menjalankan misi dan visi bangsa, termasuk memperjuangkan penghapusan penjajahan. Karena itu, persoalan Palestina akan terus menjadi salah satu perhatian utama dalam setiap forum diplomasi parlemen yang diikuti DPR RI.
Menurutnya, kondisi Palestina saat ini, baik di Jalur Gaza, Tepi Barat, maupun Yerusalem, termasuk Masjid Al-Aqsa, masih memerlukan perhatian serius dari masyarakat internasional. Ia menilai berbagai pembatasan terhadap warga Palestina dalam menjalankan ibadah di Masjid Al-Aqsa juga menjadi persoalan yang perlu terus disuarakan.
“Momentum peringatan ini tentu untuk kemudian kita, bangsa Indonesia, baik masyarakat sipil, pemerintah, maupun legislatif, mengingatkan bahwasannya kita harus terus melakukan gerakan-gerakan apa saja yang bisa kita lakukan,” katanya.
Ia menekankan, berbagai pertemuan dan diplomasi yang dilakukan DPR RI bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, konsistensi diplomasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perjuangan Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
“Ini menjaga kestabilan kita untuk melakukan perjuangan bagi kemerdekaan Palestina. Dan di antaranya adalah untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman Israel,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua BKSAP menjelaskan bahwa berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut akan menjadi catatan bagi DPR RI untuk dibawa ke forum-forum parlemen internasional, baik pada tingkat multilateral maupun regional.
Dalam waktu dekat, BKSAP DPR RI dijadwalkan mengikuti forum Inter-Parliamentary Union (IPU) di Tanzania pada 5–9 Oktober mendatang. Forum tersebut dinilai menjadi salah satu ruang strategis untuk kembali menyuarakan dukungan terhadap Palestina.
Ia mengungkapkan, dalam forum IPU sebelumnya di Baku, Azerbaijan, dirinya telah mengajak negara-negara Islam untuk mengusulkan pembekuan keanggotaan Israel di IPU. “Saya mengajak negara-negara Islam untuk mengusulkan di forum IPU agar keanggotaan Israel di IPU itu dibekukan,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah tersebut didorong oleh keprihatinan terhadap tindakan Israel yang dinilai bertentangan dengan berbagai prinsip hukum internasional. “Untuk apa kita bersepakat duduk bersama orang yang melanggar seluruh aturan hukum internasional? Rasanya tidak layak bagi kita untuk duduk bersama mereka untuk bicara tentang hukum, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan,” tegasnya.
Meski usulan tersebut belum memperoleh kesepakatan, ia memastikan perjuangan itu akan terus dilanjutkan dalam forum-forum berikutnya. BKSAP juga akan terus mengaitkan berbagai isu global yang dibahas dalam forum parlemen internasional dengan kondisi Palestina.
“Setiap tema yang dibahas di forum-forum multilateral maupun regional itu selalu kita hubungkan dengan Palestina. Kita bicara SDGs, misalnya tentang air, kemiskinan, hak asasi manusia, segala macam, semuanya ada di Palestina saat sekarang,” jelasnya. (ayu/aha)