Di Forum Internasional & Diplomasi Parlemen, BKSAP Pastikan Manfaat Ekonomi Mengalir hingga ke Daerah

PARLEMENTARIA, Semarang – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap langkah diplomasi internasional yang diambil pemerintah pusat, termasuk menghadiri berbagai forum internasional memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Hal ini menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja BKSAP ke Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026) untuk mensinergikan potensi lokal dengan jejaring perdagangan global.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menjelaskan bahwa diplomasi parlemen hadir sebagai instrumen strategis untuk melengkapi hubungan antar pemerintah (government-to-government). BKSAP memposisikan diri sebagai enabler sekaligus jembatan yang menghubungkan aspirasi daerah dengan agenda internasional. 

“Kami mengikut aspirasi daerah agar menjadi bagian dari agenda diplomasi Indonesia, mempergunakan potensi daerah dalam berbagai forum internasional,” ujar Husein dalam sambutannya.

Salah satu poin krusial yang disosialisasikan adalah mengenai manfaat aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurut Husein, keanggotaan ini tidak hanya menguntungkan pemerintah pusat, tetapi juga akan membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan strategis yang lebih inklusif melalui pendekatan kewilayahan (place-based approach). OECD kedepannya akan memberikan dukungan dalam mobilisasi data, penguatan tata kelola, serta digitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan lokal.

Lebih lanjut, pilar utama kebijakan OECD yang dapat dioptimalkan oleh daerah mencakup analisis data kewilayahan, peningkatan kapasitas anggaran, dan ketahanan ekonomi. BKSAP meyakini bahwa dengan semakin dikenal dunia, potensi daerah akan mampu memenuhi standar pasar internasional dan terhubung dengan jejaring investasi serta inovasi global.

Husein menekankan bahwa diplomasi yang kuat tidak hanya dibangun di ruang perundingan internasional, tetapi juga dari kemampuan membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan akademisi.

“Semakin kuat daerah berkembang, semakin besar pula kontribusinya terhadap Indonesia. Ketika potensi daerah semakin dikenal dunia, sesungguhnya yang semakin diperhitungkan adalah Indonesia,” pungkasnya. 

Sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk lebih proaktif dalam menangkap peluang dari hasil perjuangan diplomasi di level parlemen internasional. (jih/aha)