//
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, saat membuka Pertemuan ke-17 Kaukus AIPA atau The 17th Meeting of the AIPA Caucus di Ruang VVIP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Mario/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pertemuan ke-17 Kaukus AIPA atau The 17th Meeting of the AIPA Caucus di Ruang VVIP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Dalam sambutannya, Syahrul menyampaikan bahwa komunikasi dan kerja sama antarparlemen merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan, memperkuat solidaritas, serta mempererat kebersamaan negara-negara ASEAN. Menurutnya, perubahan lingkungan strategis internasional menuntut parlemen untuk berkontribusi lebih aktif melalui fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan representasi.
“Diplomasi parlemen bukan sekadar pelengkap diplomasi pemerintah, tetapi merupakan instrumen penting untuk memperkuat implementasi berbagai komitmen ASEAN di tingkat nasional sekaligus memperkokoh sentralitas ASEAN,” ujarnya.
Pertemuan ke-17 Kaukus AIPA mengangkat tema “Peran Parlemen dalam Memperkuat Sentralitas ASEAN dalam Menghadapi Tantangan Global yang Kompleks” atau “The Role of Parliament in Strengthening ASEAN Centrality in Navigating Complex Global Challenges”.
Forum tersebut dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal AIPA Dr. Chem Widhya, delegasi parlemen negara-negara anggota AIPA, observer, serta perwakilan Parlemen Timor Leste.
Syahrul menjelaskan, AIPA Caucus merupakan mekanisme strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan resolusi-resolusi AIPA, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi negara anggota, sekaligus berbagi praktik terbaik dalam implementasi kebijakan.
Melalui forum ini, setiap resolusi diharapkan tidak berhenti sebagai komitmen normatif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan, program, maupun langkah legislatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat ASEAN. Menurutnya, kualitas kerja sama kawasan tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan yang dicapai, tetapi juga oleh konsistensi implementasi di tingkat nasional.
Selain membahas laporan implementasi resolusi AIPA, pertemuan tahun ini juga mengangkat dua isu utama, yakni tata kelola perdamaian yang inklusif dan perubahan iklim. Syahrul menilai kedua isu tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan kawasan.
Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian konflik, tetapi juga membutuhkan institusi yang kuat, penghormatan terhadap hukum, partisipasi masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta ruang dialog yang inklusif. Sementara itu, perubahan iklim telah berkembang menjadi tantangan pembangunan sekaligus tantangan ketahanan kawasan yang membutuhkan respons bersama.
Bagi Indonesia, lanjut Syahrul, penguatan sentralitas ASEAN merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kawasan yang damai, stabil, inklusif, dan sejahtera. Karena itu, parlemen memiliki tanggung jawab untuk mendukung implementasi berbagai komitmen regional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi melalui pertukaran pengalaman legislasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan praktik-praktik parlemen yang mendukung pembangunan kawasan yang damai, inklusif, tangguh, dan berorientasi pada masyarakat,” katanya.
Menutup sambutannya, Syahrul berharap Pertemuan ke-17 Kaukus AIPA dapat menghasilkan pembahasan yang substantif, terbuka, dan berorientasi pada tindak lanjut. Dengan demikian, forum tersebut diharapkan semakin memperkuat diplomasi parlemen ASEAN sekaligus mempertegas peran AIPA dalam menjaga sentralitas ASEAN di tengah berbagai tantangan global. (bit/aha)
