//
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Donny Maryadi Oekon saat Rapat Kerja Penetapan RKA-K/L TA 2027 bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.|Foto : Jaka/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan penambahan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp229,23 miliar pada pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Langkah ini diambil untuk memastikan target pendaftaran modal yang dibebankan pemerintah memiliki dukungan pendanaan yang memadai.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Maryadi Oekon usai Rapat Kerja Penetapan RKA-K/L TA 2027 bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Ia menilai pemangkasan pagu anggaran kementerian di tengah lonjakan target realisasi investasi merupakan kebijakan yang kontradiktif. Menurutnya, optimalisasi pendapatan negara dari sektor investasi membutuhkan insentif alokasi operasional yang selaras.
"Target investasi kita ini kan tinggi. Kalau anggaran dipotong, buat saya itu unfair. Dengan niat kita mendapatkan masukan yang lebih besar, tentu kita harus kasih umpannya juga lebih besar. Mudah-mudahan dengan penambahan anggaran ini target investasi akan bertambah," tegas Donny.
Mengenai upaya pemerataan investasi di luar sektor mineral dan batubara (minerba), Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mendorong kementerian untuk mempertajam orientasi program kerja. Pihaknya bakal melakukan pendalaman berkala agar program kementerian benar-benar mampu menjaring investor pada sektor strategis lain.
"Kita harus melakukan pendalaman lagi dengan kementerian nantinya ke depan. Dengan anggaran yang ada ini, kita meningkatkan pendapatan investasi baru yang di luar minerba. Banyak program mereka di luar minerba, dan insya Allah program-program ini bisa terlaksana dengan penambahan anggaran ini," jelas Donny.
Terkait alokasi anggaran digitalisasi pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS), dirinya memandang peningkatan kapasitas teknologi perlu diimbangi dengan edukasi ke publik.
"Sistem yang mereka miliki sekarang lagi upgrading terus. Dengan sistem upgrading ini akan memicu peningkatan investasi. BKPM juga jujur melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai sistem baru dan teknologi yang lebih tinggi ini, insya Allah akan bermanfaat," tambahnya.
Sebagai informasi, Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TA 2027 sebesar Rp974,84 miliar, ditambah usulan anggaran baru Rp229,23 miliar, sehingga total porsi anggaran menjadi Rp1,20 triliun. Pagu akhir tersebut dialokasikan untuk Program Penanaman Modal dan Hilirisasi sebesar Rp624,12 miliar serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp579,94 miliar. (Ndy/um)
