//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.|Foto : Dok/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Penguatan budaya literasi nasional diharapkan menjadi fokus Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI seiring dukungan anggaran yang diberikan DPR RI untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut diharapkan tidak hanya memperluas program dan layanan perpustakaan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan literasi masyarakat di berbagai daerah.
Harapan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpusnas RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Rapat tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan RKA-K/L Perpusnas Tahun Anggaran 2027 sekaligus pembahasan program yang akan didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, Komisi X menerima pagu anggaran Perpusnas dalam RAPBN 2027 sebesar Rp417,725 miliar, sekaligus menerima usulan tambahan sebesar Rp307,774 miliar. Dengan demikian, total pagu yang diusulkan menjadi Rp725,47 miliar.
"Berdasarkan pagu anggaran dan usulan tambahan terhadap pagu anggaran Perpusnas RI pada RAPBN Tahun 2027, Komisi X DPR RI menerima pagu anggaran Perpusnas RI menjadi sebesar Rp725.470.000.000," ujar legislator dari Fraksi PKB itu.
Menurut Lalu, dukungan terhadap tambahan anggaran tersebut harus berjalan beriringan dengan berbagai catatan dan masukan Komisi X yang telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya. Masukan tersebut mencakup penguatan program perpustakaan dan literasi, pemerataan layanan di daerah, hingga adaptasi perpustakaan terhadap perkembangan teknologi digital.
Sebelumnya, dalam pembahasan bersama jajaran Eselon I Perpusnas, sejumlah anggota Komisi X menyoroti masih adanya persoalan dalam efektivitas program literasi. Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana, misalnya, menyoroti Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional yang per Maret 2026 tercatat 40,6. Ia meminta Perpusnas memastikan setiap intervensi program benar-benar menjangkau masyarakat dan memberikan dampak.
Persoalan layanan perpustakaan di daerah juga menjadi perhatian. Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah menyoroti keterbatasan infrastruktur perpustakaan, kebutuhan perpustakaan keliling, serta rendahnya tingkat literasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Lalu menegaskan, berbagai catatan tersebut harus menjadi rujukan Perpusnas dalam menjalankan program pada 2027. "Komisi X DPR RI menekankan kepada Perpusnas RI agar menjadikan pandangan dan masukan anggota Komisi X DPR RI yang disampaikan dalam laporan singkat pembahasan Pagu Indikatif hingga Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Perpusnas RI Tahun Anggaran 2027," ujarnya.
Selain pagu Perpusnas, Komisi X menerima pagu DAK nonfisik RAPBN 2027 sebesar Rp118,75 miliar. Selanjutnya, pagu anggaran beserta usulan tambahan Perpusnas akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas sesuai mekanisme pembahasan RAPBN.
Lalu mengatakan, Komisi X akan terus memperjuangkan dukungan anggaran bagi Perpusnas. Namun, dukungan tersebut juga harus disertai komitmen terhadap pelaksanaan program yang terukur dan berkelanjutan. "Insyaallah Komisi X akan tetap berjuang dan berikhtiar bersama Perpustakaan Nasional RI untuk mendapatkan tambahan anggaran," ujarnya.
Ia menambahkan, pembahasan anggaran tidak berhenti pada persetujuan pagu. Komisi X akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat budaya literasi nasional.
Dengan demikian, dukungan anggaran Perpusnas 2027 diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan layanan secara administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperluas akses pengetahuan, meningkatkan kualitas literasi, dan memastikan keberlanjutan program perpustakaan hingga ke daerah. (fa/aha)
