Lalu Hadrian Irfani

10 artikel dengan tag ini

Komisi X Dorong Penguatan Perlindungan Peserta Didik dalam RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat13 Oktober 2026

Komisi X Dorong Penguatan Perlindungan Peserta Didik dalam RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Gianyar — Rentetan dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan peserta didik. Kasus meninggalnya Muhammad Hasbi Al Aqib (7), siswa sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga mengalami perundungan, serta dugaan perundungan di asrama Telkom University yang viral di media sosial, kembali menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

13 Oktober 2026

Mandatori 20 Persen Anggaran Pendidikan Turut Tanggung Jawab Daerah

Kesejahteraan Rakyat10 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Mandatori 20 Persen Anggaran Pendidikan Turut Tanggung Jawab Daerah

PARLEMENTARIA, Gianyar — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN, tetapi juga pemerintah daerah melalui APBD. Komitmen tersebut diperlukan untuk memperluas akses pendidikan, termasuk melalui program beasiswa bagi peserta didik.

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat8 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan madrasah, ke dalam batang tubuh Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memastikan guru memperoleh penghasilan yang layak dan mengakhiri praktik pemberian upah yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup.

PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis

Kesejahteraan Rakyat5 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis

PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memberikan perhatian dan dukungan yang setara kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tengah rencana penerapan program pendidikan tinggi gratis bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kebijakan tersebut dinilai perlu disertai regulasi yang memastikan keberlangsungan dan daya saing PTS sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan tinggi nasional.

SPMB 2026 dan Kuliah Gratis, Komisi X Soroti Keseimbangan PTN-PTS

Kesejahteraan Rakyat3 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

SPMB 2026 dan Kuliah Gratis, Komisi X Soroti Keseimbangan PTN-PTS

PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026, mulai dari puluhan ribu daya tampung perguruan tinggi negeri (PTN) yang tidak terisi hingga persoalan keterjangkauan biaya pendidikan. Evaluasi tersebut dinilai penting seiring rencana pemerintah menerapkan kebijakan kuliah gratis di PTN mulai 2027.

Komisi X Dorong Diskresi Regulasi Pengelolaan KCBN Sangiran

Kesejahteraan Rakyat26 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dorong Diskresi Regulasi Pengelolaan KCBN Sangiran

PARLEMENTARIA, Sragen — Komisi X DPR RI mendorong adanya diskresi dan afirmasi regulasi dalam pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Langkah tersebut diperlukan agar pelindungan situs bersejarah tetap berjalan tanpa membatasi pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata masyarakat di sekitar kawasan.

Komisi X Dorong Desa Adat dan Desa Dinas Perkuat Pemutakhiran Data Desil

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dorong Desa Adat dan Desa Dinas Perkuat Pemutakhiran Data Desil

PARLEMENTARIA, Klungkung – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong penguatan kolaborasi antara desa adat dan desa dinas dalam pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan unsur pemerintahan dan masyarakat di tingkat lokal penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Dorong Percepatan Revitalisasi Sekolah Pascabencana di Sumatera Utara

Kesejahteraan Rakyat4 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Dorong Percepatan Revitalisasi Sekolah Pascabencana di Sumatera Utara

PARLEMENTARIA, Medan – Komisi X DPR RI meninjau langsung progres revitalisasi dan rehabilitasi sekolah pascabencana di SD Negeri 060950 Medan, Sumatera Utara. Kunjungan kerja spesifik tersebut bertujuan memastikan bantuan pemerintah pusat telah berjalan dengan baik sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi sekolah sekolah terdampak bencana agar segera ditindaklanjuti.

Mengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Mengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61,1 triliun. Dalam persetujuan tersebut, Komisi X memberikan sejumlah catatan, terutama terkait peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan alokasi anggaran pendidikan, serta tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Komisi X Dorong Perpusnas Pastikan Anggaran 2027 Perkuat Budaya Literasi

Kesejahteraan Rakyat1 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dorong Perpusnas Pastikan Anggaran 2027 Perkuat Budaya Literasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penguatan budaya literasi nasional diharapkan menjadi fokus Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI seiring dukungan anggaran yang diberikan DPR RI untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut diharapkan tidak hanya memperluas program dan layanan perpustakaan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan literasi masyarakat di berbagai daerah.