//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani saat membuka Rapat Panja RUU tentang Statistik di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.|Foto: Septamares/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara terperinci bersama tim pemerintah. Pembahasan DIM satu per satu ini menjadi langkah penting untuk mempercepat proses legislasi sekaligus mengejar target penyelesaian RUU Statistik pada 2026.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU tentang Statistik Lalu Hadrian Irfani menegaskan, sejak awal pembahasan, Panja telah menargetkan agar RUU tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini. Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat menjaga komitmen dan mempercepat pembahasan setiap substansi yang masih menjadi perhatian bersama.
“Pada awal pembahasan RUU Statistik, Panja telah menargetkan untuk pembahasan RUU Statistik dapat diselesaikan pada tahun ini. Jadi kita sepakati Bapak-Ibu, tahun ini Insyaallah kita akan tuntaskan bersama,” ujar Lalu saat membuka Rapat Panja RUU tentang Statistik di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Lalu menjelaskan, pembahasan RUU Statistik kini telah memasuki rapat Panja ketujuh, setelah melalui sejumlah tahapan sejak rapat kerja tingkat I pada 6 April 2026. Dalam rapat tersebut, Komisi X DPR RI bersama pemerintah menyepakati 1.026 DIM, yang terdiri atas 695 DIM pada batang tubuh dan 331 DIM pada bagian penjelasan RUU. Selanjutnya, pada 2 Juni 2026, Panja menyepakati metode pembahasan.
Dalam prosesnya, Panja juga telah melakukan sejumlah penyempurnaan substansi. Pada 14 Juli 2026, misalnya, Panja menyepakati perubahan klasifikasi jenis statistik, dari sebelumnya statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus menjadi statistik resmi negara dan non-statistik resmi negara. Perubahan klasifikasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam pembahasan norma RUU Statistik.
Pembahasan kemudian berlanjut pada pendalaman substansi Sistem Statistik Nasional (SSN) dalam rapat 13 Agustus 2026. Panja berpandangan, pengaturan SSN perlu disempurnakan agar mampu menjawab perkembangan dan berbagai persoalan penyelenggaraan statistik. Penyempurnaan tersebut mencakup transformasi dan integrasi penyelenggaraan statistik, penguatan perlindungan data, penjaminan kualitas, serta evaluasi dengan tetap mengacu pada standar global dan karakteristik nasional.
Sebagai bagian dari percepatan pembahasan, dalam rapat 22 September 2026, Panja meminta tim asistensi DPR RI dan pemerintah menyesuaikan serta mengelompokkan materi berdasarkan klaster dan DIM dengan mempertimbangkan hasil kajian substansi SSN. Sementara itu, pada rapat 30 September 2026, Panja memutuskan menunda sementara pembahasan sejumlah substansi yang masih memerlukan pendalaman dan komunikasi lebih lanjut antartim asistensi.
Lalu menegaskan, pembahasan DIM yang dimulai pada rapat kali ini tidak hanya mengacu pada draf RUU dan DIM pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan hasil kajian Panja selama proses pembahasan.
“Pada rapat Panja RUU Statistik hari ini, kita akan mulai langsung memasuki pembahasan DIM per DIM. Perlu kami sampaikan dan ingatkan kembali bahwa RUU Statistik ini disusun oleh Badan Legislasi. Setelah Komisi X DPR RI menerima penugasan dari Pimpinan DPR RI dan menerima DIM dari pemerintah, Panja RUU Statistik Komisi X DPR RI melakukan kajian kembali terhadap DIM tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, kajian tersebut dihimpun melalui berbagai mekanisme, mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar dan pemangku kepentingan, kunjungan kerja, hingga masukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) selaku mitra kerja Komisi X DPR RI.
“Oleh karenanya, dalam bahan ini kami menyajikan hasil kajian dan juga catatan terhadap draf RUU dan DIM pemerintah yang telah dilakukan oleh tim asistensi,” ungkap Lalu.
Dengan dimulainya pembahasan DIM secara terperinci, Panja berharap pembahasan RUU Statistik dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan menghasilkan kesepakatan terhadap setiap substansi yang dibahas. Komisi X DPR RI bersama pemerintah pun berkomitmen mengoptimalkan tahapan pembahasan agar RUU Statistik dapat dituntaskan sesuai target pada 2026. (gal/ssb)
