Pemerintah Harus Pastikan Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi dalam Rencana Pembangunan PLTN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari diversifikasi energi dan transisi menuju energi rendah karbon. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap aspek regulasi, kesiapan sumber daya manusia (SDM), dan sistem keselamatan harus dimulai sejak awal sebelum reaktor berdiri.

Pernyataan tersebut disampaikan Ratna Juwita seusai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Lobby Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ratna menyoroti pentingnya kejelasan regulasi mengenai tanggungan ganti rugi apabila terjadi risiko kecelakaan nuklir. Berdasarkan aturan sebelumnya, batas tanggung jawab operator sempat diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, yang kemudian diperbarui lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2009 serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2012 menjadi sebesar Rp4 triliun. Namun, ia menilai nilai tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

"UU Ketenaganukliran awalnya membatasi tanggung jawab operator sebesar Rp900 miliar per kejadian. Batas ini kemudian dinaikkan menjadi Rp4 triliun melalui PP 46/2009 dan diatur lebih lanjut dalam Perpres 74/2012," ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Ia menambahkan, penyesuaian regulasi tersebut dilakukan lebih dari satu dekade lalu ketika proyek PLTN belum direncanakan secara nyata dan belum melibatkan investor swasta. Mengingat adanya pelemahan nilai tukar rupiah serta perbandingan biaya penanganan bencana nuklir seperti insiden Fukushima yang mencapai ribuan triliun rupiah, Ratna memperingatkan agar negara tidak menanggung beban kerugian terbesar.

"Namun penyesuaian itu dilakukan lebih dari sepuluh tahun lalu, ketika PLTN belum direncanakan secara nyata dan belum melibatkan investor swasta. Dengan pelemahan rupiah sejak saat itu, nilai riilnya sudah menurun. Bandingkan dengan Fukushima yang biaya penanganannya mencapai ribuan triliun rupiah. Kalau aturan ini tidak diperbarui, kerugian terbesar justru bisa ditanggung negara, dan itu artinya ditanggung rakyat," tegasnya.

Lebih lanjut, dengan dibukanya ruang partisipasi bagi investor swasta maupun asing dalam proyek PLTN, Komisi XII DPR RI menekankan prinsip keadilan agar keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati korporasi sementara risiko kebencanaan dibebankan kepada masyarakat.

Untuk itu, Ratna menyampaikan empat poin utama yang akan didorong oleh DPR RI. Pertama, revisi UU Ketenaganukliran harus segera dilakukan untuk mengkaji ulang batas ganti rugi agar lebih realistis serta mempertegas tanggung jawab vendor teknologi sebelum izin PLTN diterbitkan. Kedua, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) diminta agar tidak menerbitkan izin sebelum operator membuktikan kepemilikan asuransi dan jaminan keuangan yang memadai. Ketiga, APBN tidak boleh menjadi penjamin tersembunyi bagi risiko proyek swasta. Keempat, pemerintah wajib menyiapkan mekanisme kompensasi yang jelas bagi masyarakat di sekitar lokasi PLTN.

"Kami tidak menolak kemajuan teknologi energi. Reaktor modern memang jauh lebih aman, dan kita juga tidak ingin terus bergantung pada energi fosil. Tetapi justru karena itu, kepastian tanggung jawab harus diatur sejak awal agar pembangunan PLTN mendapat kepercayaan publik," pungkas Ratna.

Sebagai data dukung dari dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah telah menargetkan kapasitas nuklir nasional sebesar 500 MW, yang direncanakan beroperasi melalui pembangunan 250 MW di wilayah Sumatera-Bangka pada tahun 2032 serta 250 MW di Kalimantan pada tahun 2033 sebagai instrumen pencapaian transisi energi rendah karbon. (ndy/rdn)