Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama Tim Panja Pemerintah melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Statistik di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pembahasan kali ini menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghadapi perkembangan teknologi serta kebutuhan tata kelola data nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan, revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik diperlukan untuk memastikan regulasi tersebut mampu mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, revisi juga diarahkan untuk mempertegas sekaligus memperkuat kewenangan BPS sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan statistik nasional.

“Kami sedang membahas revisi Undang-Undang Statistik agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Yang kedua, kami ingin mempertegas kewenangan lembaga negara yang mengurusi bidang statistik justru diperkuat, jangan diperlemah,” ujar Lalu Hadrian kepada Parlementaria usai rapat.

Menurutnya, revisi UU Statistik harus mampu mengakomodasi kebutuhan data lintas kementerian dan lembaga, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Penguatan tata kelola tersebut juga perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah dalam membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Salah satu substansi yang masih menjadi perhatian dalam pembahasan DIM, lanjut Lalu Hadrian, adalah batas kewenangan BPS dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data. Ia menilai, kewenangan BPS sebagai lembaga yang melaksanakan sensus dan berbagai survei nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperkuat.

“Kalau BPS hanya mengurus statistik tanpa data, itu menjadi persoalan. Sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, survei kemiskinan hingga survei pertumbuhan ekonomi semuanya menghasilkan data. Pencacahan dilakukan oleh BPS, sehingga kewenangan itu tidak boleh dihilangkan,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.

Ia menambahkan, Komisi X DPR RI mendorong terbangunnya sinergi antarkementerian dan lembaga dalam pengelolaan data nasional. Menurutnya, pembaruan regulasi tersebut tidak boleh menjadi ruang bagi tumpang tindih kewenangan ataupun persaingan antarlembaga, melainkan harus memperkuat koordinasi dan integrasi data.

“Yang kami inginkan adalah sinergi kementerian dan lembaga harus benar-benar diperkuat. Semangat revisi undang-undang ini adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bukan untuk kepentingan pihak tertentu,” pungkasnya.

Dalam rapat tersebut, Tim Panja Pemerintah diwakili Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, Menteri Hukum, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pembahasan DIM RUU Statistik akan terus dilanjutkan untuk mendalami berbagai substansi pengaturan hingga tercapai kesepakatan bersama antara DPR RI dan pemerintah. (bit/ssb)