Akomodir Putusan MK, Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diperjelas dan RUU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta para akademisi memberikan masukan yang konkret mengenai pengaturan, khususnya masa transisi pemilu nasional dan pemilu lokal dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu. Menurutnya, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dijawab secara jelas melalui pengaturan hukum.

Tak hanya itu, Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu menyoroti konsekuensi pemisahan pemilu nasional dan lokal, termasuk skema transisi masa jabatan anggota DPRD serta pengisian jabatan kepala daerah.

Taufan menjelaskan, jika mengikuti skema pemisahan tersebut, maka menurutnya, Pemilu nasional direncanakan berlangsung pada 2029, sedangkan pemilu lokal dilaksanakan pada 2031. Namun demikian, jeda waktu ini memunculkan pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang telah terpilih melalui pemilu sebelumnya.

Ia mempertanyakan apakah masa jabatan anggota DPRD perlu diperpanjang hingga pelaksanaan pemilu lokal berikutnya atau diperlukan mekanisme pemilu transisi untuk mengisi jeda tersebut. Menurutnya, setiap pilihan harus dikaji secara serius, termasuk dari sisi efisiensi anggaran dan kepastian hukum.

“Kalau kita berbicara mengenai teori transisi, apakah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota itu diperpanjang? Mereka sudah dipilih. Namun, dasar untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dari semua tingkatan tentu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu,” ujar Taufan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia juga menyoroti kemungkinan penyerahan pengaturan masa transisi kepada partai politik, termasuk terkait pergantian anggota legislatif setelah masa jabatan lima tahun berakhir. Namun, menurutnya, pilihan tersebut juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan sistem kepemiluan.

Selain masa jabatan legislatif daerah, Taufan mengingatkan persoalan pengisian penjabat kepala daerah selama masa transisi. Ia menilai, mekanisme penunjukan penjabat oleh pemerintah perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu independensi dan kualitas proses demokrasi.

Karena itu, ia meminta para akademisi tidak berhenti pada gagasan rekonstruksi sistem pemilu secara umum, tetapi memberikan rekomendasi yang lebih terperinci dan dapat diterjemahkan ke dalam norma undang-undang.

“Kita jangan hanya melempar bahwa rekonstruksi hukumnya itu untuk sistem kepemiluan, tetapi harus dikonkretkan. Seperti apa yang dimaksudkan, sehingga kami dapat menerjemahkannya secara akademis, faktual, dan empiris,” tegasnya.

Taufan menambahkan, penyusunan RUU Pemilu harus tetap berpedoman pada perspektif negara hukum dan konstitusional. Seluruh norma yang dirumuskan harus konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi.

“Perspektif negara hukum dan konstitusional betul-betul memastikan seluruh norma pemilu konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ini patron kita yang tidak boleh diabaikan,” pungkas legislator dari dapil Sulawesi Selatan II itu. (fa/rdn)