DTSEN

19 artikel dengan tag ini

Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg

Ekonomi dan Keuangan24 Oktober 2026

Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg

PARLEMENTARIA, Bogor – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah merevitalisasi tata kelola subsidi LPG 3 kilogram (kg) melalui integrasi data penerima bantuan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

24 Oktober 2026

BAKN Pastikan DTSEN Dikelola Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Pastikan DTSEN Dikelola Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Surabaya — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mekanisme usul dan sanggah di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo.

18 September 2026

My Esti: Akurasi DTSEN Tentukan Ketepatan Kebijakan dan Bantuan

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

My Esti: Akurasi DTSEN Tentukan Ketepatan Kebijakan dan Bantuan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti menekankan pentingnya ketelitian dalam pengolahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), mengingat data tersebut menjadi salah satu basis pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik dan menentukan sasaran berbagai program bantuan. Menurutnya, ketidakakuratan data dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk dalam memperoleh dukungan di bidang pendidikan.

Karmila Sari Dorong BPS Perkuat Akurasi Data DTSEN

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Karmila Sari Dorong BPS Perkuat Akurasi Data DTSEN

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat mekanisme validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penetapan desil masyarakat lebih akurat. Ia menilai, persoalan ketidaksesuaian desil perlu segera dibenahi karena berpengaruh terhadap ketepatan penerima bantuan pemerintah.

17 September 2026

BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan

Ekonomi dan Keuangan14 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan pentingnya mencegah exclusion error dalam penyaluran bantuan pemerintah, yakni kondisi ketika masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian utama dalam penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama ketika terjadi perubahan desil penerima.

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

Ekonomi dan Keuangan14 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.

Desil DTSEN Bermasalah, Akses KIP Mahasiswa Dipertaruhkan

Kesejahteraan Rakyat9 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Desil DTSEN Bermasalah, Akses KIP Mahasiswa Dipertaruhkan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Ruby Chairani Syiffadia menyoroti kendala status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kerap mempengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (KIP). Ia meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Validasi DTSEN Penting untuk Pastikan PBI Kesehatan Tepat Sasaran

Kesejahteraan Rakyat8 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Validasi DTSEN Penting untuk Pastikan PBI Kesehatan Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian Komisi IX DPR RI karena turut menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga saat ini, proses pemutakhiran DTSEN baru mencakup sekitar 30 persen data, sementara 70 persen lainnya masih dalam tahap validasi.

Legislator Soroti Akurasi Desil DTSEN untuk Pastikan Ketepatan Sasaran Bantuan

Kesejahteraan Rakyat5 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Soroti Akurasi Desil DTSEN untuk Pastikan Ketepatan Sasaran Bantuan

PARLEMENTARIA, Kulon Progo– Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyoroti pentingnya akurasi data kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penentuan penerima program perlindungan sosial, khususnya dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, penggunaan desil sebagai parameter perlu dievaluasi agar perubahan status data tidak justru membuat masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kehilangan hak atas perlindungan sosial dan kesehatan.

Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan3 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya akurasi data desil penerima subsidi agar berbagai program subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, persoalan inclusion error dan exclusion error dalam pendataan masih menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah.

Giri Ramanda Dorong Keterlibatan Pemda untuk Verifikasi Penentuan Desil

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Giri Ramanda Dorong Keterlibatan Pemda untuk Verifikasi Penentuan Desil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Nazaputra Kiemas mendesak pemerintah untuk menyajikan kriteria penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara terbuka. Transparansi variabel penentuan desil dinilai krusial agar penyaluran bantuan sosial pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Ateng Sutisna Desak Koreksi DTSEN Maksimal 14 Hari

Kesejahteraan Rakyat29 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ateng Sutisna Desak Koreksi DTSEN Maksimal 14 Hari

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Ateng Sutisna mendorong pemerintah memperkuat mekanisme koreksi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercermin dalam penyaluran bantuan sosial. Ia mengusulkan setiap pengaduan memiliki proses verifikasi dan penyelesaian maksimal 14 hari kerja.

29 Agustus 2026