//
Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Nazaputra Kiemas.|Foto: Munchen/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Nazaputra Kiemas mendesak pemerintah untuk menyajikan kriteria penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara terbuka. Transparansi variabel penentuan desil dinilai krusial agar penyaluran bantuan sosial pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
"Permasalahan desil bagi masyarakat adalah urusan hidup dan mati. Orang-orang kebanyakan masih bergantung pada bantuan pemerintah, terutama masyarakat berpendapatan terbawah," ujar Giri dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti sejumlah kasus ketidaksesuai kriteria di lapangan, seperti warga kurang mampu yang justru terdaftar di desil tinggi sehingga kehilangan hak atas bantuan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memaparkan secara menyeluruh variabel yang digunakan dalam pengelompokan tingkat kesejahteraan tersebut.
Selain kejelasan indikator, Giri menggarisbawahi pentingnya mekaniseme pemutakhiran data yang responsif dan adaptif. Mengingat dinamika ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu akibat kehilangan pekerjaan, basis data penerima bantuan harus terus diperbarui agar senantiasa mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Untuk memastikan akurasi data tersebut, Giri mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah hingga ke tingkatan paling bawah—termasuk tingkat desa dan kelurahan—dalam proses verifikasi. Menurutnya, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan jajaran daerah yang memahami langsung kondisi warganya.
"Kuncinya ada pada verifikasi, sinkronisasi, dan pelibatan pemerintah daerah sampai unsur terendah dengan mekanisme check and recheck yang terstruktur. Ini penting agar masyarakat dan kaum marhaen yang memang berhak benar-benar menerima bantuan pemerintah," tegasnya. (rdn)
