//
Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI saat mengunjungi SD Negeri 3 Lebih, Gianyar, Bali pada Jumat (9/10/2026). |Foto: Ucha/mrs
PARLEMENTARIA, Gianyar — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN, tetapi juga pemerintah daerah melalui APBD. Komitmen tersebut diperlukan untuk memperluas akses pendidikan, termasuk melalui program beasiswa bagi peserta didik.
Hal itu disampaikan Lalu saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kantor Bupati Gianyar, Bali, Jumat (9/10/2026). Ia mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten Gianyar terhadap sektor pendidikan, terutama melalui program beasiswa bagi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan.
“Nah, ini patut dicontoh bagi daerah lain bahwa mandatory spending yang 20 persen, amanat konstitusi itu tidak hanya dibebankan kepada APBN, tetapi juga kepada APBD,” ujar Lalu.
Lalu menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Gianyar telah menjalankan program beasiswa selama beberapa tahun untuk peserta didik pada jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Sementara itu, program beasiswa untuk jenjang perguruan tinggi telah berjalan sejak 2025.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam menerjemahkan komitmen terhadap pendidikan ke dalam kebijakan dan program yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kabupaten Gianyar menunjukkan itikad yang luar biasa untuk melaksanakan konstitusi. Ini perlu dicontoh sekali lagi bagi daerah-daerah lain,” tegasnya.
Menurut Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pendidikan turut menentukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Investasi di bidang pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing.
“Ini menunjukkan bahwa kalau daerah diurus dengan serius, maka tentu kemajuan dan pemajuan di seluruh sektor, terutama di bidang pendidikan, itu akan menghasilkan SDM-SDM yang menjadi generasi penerus perjuangan bangsa kita,” ungkapnya.
DAK Pendidikan Gianyar Rp22 Miliar
Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan secara simbolis Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pendidikan Tahun Anggaran 2026 untuk Kabupaten Gianyar senilai Rp22 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, serta berbagai tunjangan.
Dukungan pendanaan tersebut diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan layanan pendidikan di Kabupaten Gianyar. Pengelolaannya juga perlu dilakukan secara tepat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik.
Sementara itu, Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun yang membacakan sambutan Bupati Gianyar menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan SDM. Menurutnya, SDM berkualitas tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter, kreativitas, keterampilan, serta kecintaan terhadap budaya daerah.
“Dalam konteks tersebut, pendidikan menjadi fondasi utama. Kita membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki karakter, kreativitas, keterampilan, serta kecintaan terhadap budaya dan daerahnya,” ungkap Mayun.
Ia berharap kunjungan kerja Komisi X DPR RI dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan pembangunan daerah sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. (uc/um)
