//
Ketua Komisi X DPR RI Agung Widiyantoro memimpin kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (09/10/2026). |Foto: Singgih/mrs
PARLEMENTARIA, Pasuruan — Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah tantangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perpustakaan hingga penguatan pembangunan kepemudaan. Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan bersama pemerintah.
Ketua Komisi X DPR RI Agung Widiyantoro menyampaikan apresiasi atas aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Pasuruan. Masukan tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi kebutuhan daerah dan merumuskan langkah perbaikan di berbagai sektor yang menjadi lingkup kerja Komisi X DPR RI.
“Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh aspirasi, penjelasan, catatan dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pasuruan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah,” ujar Agung saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kantor Bupati Pasuruan, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (9/10/2026).
Agung menjelaskan, Kabupaten Pasuruan memiliki potensi sekaligus tantangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, riset dan inovasi, serta literasi. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 73,02, dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,91 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,47 tahun.
Perkuat Literasi, Riset, dan Inovasi
Di bidang literasi dan kebudayaan, Kabupaten Pasuruan memiliki jaringan perpustakaan, inovasi layanan literasi, serta warisan budaya, seperti Prasasti Cunggrang dan Candi Kesiman Sukoreno, yang perlu dilindungi dan dikembangkan. Namun, keterbatasan SDM perpustakaan masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan layanan literasi kepada masyarakat.
Di sisi lain, Agung mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengembangkan riset dan inovasi. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta peningkatan Indeks Inovasi Daerah hingga mencapai predikat Sangat Inovatif dinilai menunjukkan komitmen daerah dalam mengembangkan kebijakan berbasis riset.
“Di bidang riset, inovasi dan statistik, pembentukan Bapperida serta peningkatan Indeks Inovasi Daerah hingga predikat ‘Sangat Inovatif’, kami menilai menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam membangun kebijakan berbasis riset dan inovasi,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan untuk memperkuat tata kelola data dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Meski demikian, dirinya menyoroti pembangunan kepemudaan yang masih perlu ditingkatkan karena Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Pasuruan pada 2025 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.
“Namun demikian, kami menemukan Kabupaten Pasuruan masih memiliki sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan SDM perpustakaan serta perlunya penguatan pembangunan kepemudaan,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Sinergi Pusat dan Daerah
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Agung mendorong sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, pendidikan tinggi, kepemudaan dan olahraga, riset dan inovasi, perpustakaan, serta tata kelola data dan statistik.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan daerah dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Secara umum, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur untuk dapat bekerja sama meningkatkan mutu dan kualitas berbagai bidang tersebut, sehingga mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing," pungkasnya. (skr/um)
