APBD

13 artikel dengan tag ini

Bambang Patijaya Usul Alokasi Minimal 3 Persen APBD Demi Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Industri dan Pembangunan28 Juli 2026

Bambang Patijaya Usul Alokasi Minimal 3 Persen APBD Demi Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan sedikitnya 3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. Sebab, ia meyakini kepastian anggaran menjadi kunci agar persoalan sampah dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

28 Juli 2026

APBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

APBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera merumuskan solusi agar pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap terjamin. Hal itu terutama di daerah yang mengalami keterbatasan anggaran akibat efisiensi APBD.

Pengelolaan APBD Harus Berpihak pada Akses Layanan Kesehatan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat13 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pengelolaan APBD Harus Berpihak pada Akses Layanan Kesehatan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menilai pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas, termasuk sektor kesehatan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah daerah dalam menjaga akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Taufan Pawe Soroti Ketergantungan Fiskal NTT, Dorong Inovasi Ekonomi dan Penguatan BUMD

Ekonomi dan Keuangan6 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Taufan Pawe Soroti Ketergantungan Fiskal NTT, Dorong Inovasi Ekonomi dan Penguatan BUMD

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe, menilai bahwa kondisi fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diperlukan upaya serius dari pemerintah daerah untuk memperkuat sumber-sumber ekonomi baru.

Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka ruang relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai pemerintah daerah dalam kerangka kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027.

Sokong Anggaran Taman Wisata Religi Salatiga, BAM Siap Ketuk Pintu Pemerintah Pusat

Kesejahteraan Rakyat23 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sokong Anggaran Taman Wisata Religi Salatiga, BAM Siap Ketuk Pintu Pemerintah Pusat

PARLEMENTARIA, Salatiga — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat dan tokoh daerah Kota Salatiga terkait kelanjutan proyek infrastruktur Taman Wisata Religi. Sarana prasarana ini diproyeksikan menjadi miniatur toleransi sekaligus motor penggerak baru bagi sektor pariwisata berbasis kebudayaan di kota tersebut.

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan perlunya relaksasi ketentuan batas belanja pegawai daerah serta penyusunan skema pembiayaan yang lebih fleksibel untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Gus Khozin Usulkan Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Gus Khozin Usulkan Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, baik yang penuh waktu atau paruh waktu. Langkah ini dinilai untuk memberi kepastian di tengah beban fiskal di daerah.

Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait tata kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu. Mardani menyoroti skema kontrak PPPK yang dinilai masih menimbulkan ketidakpastian karena harus diperbarui secara berkala setiap tahun. Ia menekankan pentingnya jaminan karier yang lebih kokoh dan berkelanjutan bagi PPPK agar setara dengan aparatur sipil negara lainnya.

PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak dapat diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah. Begitu juga dengan penerapan ketentuan batas maksimal 30 persen belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga tak dapat jadi alasan.

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, BAKN Soroti Tingginya SiLPA

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, BAKN Soroti Tingginya SiLPA

PARLEMENTARIA, Ternate - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan sejumlah temuan penting dalam penelaahan sinkronisasi dan harmonisasi siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kali ini dilakukan melalui uji petik di Provinsi Maluku Utara.

Aturan Belanja Pegawai 30% Harus Fleksibel, Jangan Bebani Daerah

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Aturan Belanja Pegawai 30% Harus Fleksibel, Jangan Bebani Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penerapan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) harus dilakukan secara fleksibel dan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara kaku hingga membebani pemerintah daerah dan mengganggu stabilitas pelayanan publik.