APBD

16 artikel dengan tag ini

Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD

PARLEMENTARIA, Makassar - Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan fiskal dan tata kelola pemerintahan, khususnya di Dapilnya, di Sulawesi Selatan (Sulsel). Komitmen tersebut diutarakan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (6/10/2026).

8 Oktober 2026

Transfer ke Daerah Didorong Jadi Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Bali

Ekonomi dan Keuangan3 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Transfer ke Daerah Didorong Jadi Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar — Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah transfer pemerintah pusat ke daerah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat. Karena itu, kebijakan transfer ke daerah pada 2026 perlu diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel.

Banggar Dorong APBD Bali Perkuat Diversifikasi Ekonomi

Ekonomi dan Keuangan3 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong APBD Bali Perkuat Diversifikasi Ekonomi

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Bali mengarahkan APBD 2026 sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah, termasuk memperkuat sektor ekonomi di luar pariwisata. Langkah tersebut dinilai penting karena struktur ekonomi Bali masih cukup bergantung pada sektor pariwisata.

3 Oktober 2026

Bambang Patijaya Usul Alokasi Minimal 3 Persen APBD Demi Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Industri dan Pembangunan28 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Patijaya Usul Alokasi Minimal 3 Persen APBD Demi Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan sedikitnya 3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. Sebab, ia meyakini kepastian anggaran menjadi kunci agar persoalan sampah dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

APBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

APBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera merumuskan solusi agar pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap terjamin. Hal itu terutama di daerah yang mengalami keterbatasan anggaran akibat efisiensi APBD.

Pengelolaan APBD Harus Berpihak pada Akses Layanan Kesehatan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat13 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pengelolaan APBD Harus Berpihak pada Akses Layanan Kesehatan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menilai pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas, termasuk sektor kesehatan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah daerah dalam menjaga akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Taufan Pawe Soroti Ketergantungan Fiskal NTT, Dorong Inovasi Ekonomi dan Penguatan BUMD

Ekonomi dan Keuangan6 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Taufan Pawe Soroti Ketergantungan Fiskal NTT, Dorong Inovasi Ekonomi dan Penguatan BUMD

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe, menilai bahwa kondisi fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diperlukan upaya serius dari pemerintah daerah untuk memperkuat sumber-sumber ekonomi baru.

Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka ruang relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai pemerintah daerah dalam kerangka kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027.

Sokong Anggaran Taman Wisata Religi Salatiga, BAM Siap Ketuk Pintu Pemerintah Pusat

Kesejahteraan Rakyat23 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sokong Anggaran Taman Wisata Religi Salatiga, BAM Siap Ketuk Pintu Pemerintah Pusat

PARLEMENTARIA, Salatiga — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat dan tokoh daerah Kota Salatiga terkait kelanjutan proyek infrastruktur Taman Wisata Religi. Sarana prasarana ini diproyeksikan menjadi miniatur toleransi sekaligus motor penggerak baru bagi sektor pariwisata berbasis kebudayaan di kota tersebut.

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan perlunya relaksasi ketentuan batas belanja pegawai daerah serta penyusunan skema pembiayaan yang lebih fleksibel untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Gus Khozin Usulkan Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Gus Khozin Usulkan Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, baik yang penuh waktu atau paruh waktu. Langkah ini dinilai untuk memberi kepastian di tengah beban fiskal di daerah.

Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait tata kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu. Mardani menyoroti skema kontrak PPPK yang dinilai masih menimbulkan ketidakpastian karena harus diperbarui secara berkala setiap tahun. Ia menekankan pentingnya jaminan karier yang lebih kokoh dan berkelanjutan bagi PPPK agar setara dengan aparatur sipil negara lainnya.