Komisi VIII Apresiasi Pemprov Alokasikan APBD Lebih dari Rp40 Miliar untuk Calhaj Asal Jambi

PARLEMENTARIA, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan APBD sebesar lebih dari Rp40 miliar dalam rangka untuk menunjang pelayanan Calon Jemaah Haji (Calhaj) 2026. Alokasi anggaran tersebut, khususnya, utuk menunjang aspek transportasi dari daerah menuju asrama haji dan embarkasi Batam.

Sebagaimana diketahui, calon jemaah haji asal Jambi saat ini diberangkatkan masih melalui embarkasi Batam, sehingga memerlukan biaya tambahan baik itu transportasi dari daerah-daerah menuju asrama haji Jambi, maupun transportasi (pesawat) dari asrama haji Jambi ke embarkasi Batam.

“Kalau dibagi kepada calon jemaah haji, itu bisa lebih dari Rp10 juta per orang hanya untuk sampai ke asrama haji dan embarkasi Batam. Ini angka yang sangat besar. Kalau gubernur dan bupatinya tidak perhatian, bisa membuat jemaah kesulitan. Untuk itu kami sangat mengapresiasi perhatian dari Gubernur Jambi terhadap calon jemaah haji asal Jambi,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang kepada Parlementaria, usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Jambi, Jumat (10/4/2026).

Terkait keberangkatan jemaah haji asal Jambi yang masih melalui embarkasi Batam, Komisi VIII DPR RI ke depan mendorong adanya peningkatan fasilitas di daerah, termasuk kemungkinan pengembangan bandara di Jambi agar dapat menjadi embarkasi haji. Namun, hal ini masih terkendala panjang landasan (runway) dan keterbatasan anggaran.

Karena itu, Komisi VIII, tegasnya, berencana membahas persoalan ini lebih lanjut bersama pemerintah dan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Termasuk memungkinkan pengalihan embarkasi ke lokasi yang lebih dekat apabila infrastruktur memungkinkan.

“Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Kalau infrastrukturnya memungkinkan, akan sangat membantu jamaah dari sisi efisiensi biaya dan kenyamanan,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Dalam kesempatan itu, Marwan juga menekankan bahwa kualitas pelayanan kepada jemaah harus lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah yang secara khusus menangani penyelenggaraan ibadah haji.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris mengungkapkan kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi dalam ikut serta membantu menyelenggarakan ibadah haji tahun 2026. Berbagai persiapan teknis hingga pelayanan bagi jamaah juga telah dilakukan secara maksimal, termasuk manasik. 

Meskipun saat ini seluruh daerah, termasuk Jambi tengah mengalami efisiensi anggaran. Namun dukungan terhadap pelayanan haji tetap menjadi prioritas utama pemerintah Jambi.

"Kami berkomitmen sepanjang ini kebaikan untuk umat Jambi, akan kita kurangi beban untuk jemaah haji kita. Meskipun efisiensi, kita tetap mempertahankan semuanya,"ungkap Al Haris. (ayu/rdn)