Imigrasi

27 artikel dengan tag ini

Modus TPPO Semakin Kompleks, Pengawasan Internal Harus Diperkuat dan Transparan

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Modus TPPO Semakin Kompleks, Pengawasan Internal Harus Diperkuat dan Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kepatuhan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

28 Mei 2026

Komisi XIII Desak TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Desak TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa, melainkan sudah menjadi fenomena serius yang mengancam bangsa.

Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO

Politik dan Keamanan26 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ali Mazi Tekankan Penguatan Koordinasi Aparat dalam Penanganan TPPO

News25 Mei 2026

News

Ali Mazi Tekankan Penguatan Koordinasi Aparat dalam Penanganan TPPO

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan peningkatan kesadaran aparat dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang hingga kini masih marak terjadi. Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum, kelembagaan, dan aparatur yang memadai untuk mencegah praktik perdagangan orang. Karena itu, ia menilai persoalan utama terletak pada kesadaran aparat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara.

Krisis Personel Imigrasi Karawang: 74 Pegawai Layani 2,8 Juta Penduduk

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Krisis Personel Imigrasi Karawang: 74 Pegawai Layani 2,8 Juta Penduduk

PARLEMENTARIA, Karawang — Masih banyak ketimpangan ekstrem antara jumlah personel keimigrasian dengan beban kerja nyata di wilayah Kabupaten Karawang dan sekitarnya. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) ini dinilai menjadi tantangan terbesar dalam memaksimalkan fungsi pelayanan, pengawasan, hingga penegakan hukum keimigrasian.

Maruli Siahaan Desak Imigrasi & Disnaker Karawang Lindungi Tenaga Kerja Lokal

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan Desak Imigrasi & Disnaker Karawang Lindungi Tenaga Kerja Lokal

PARLEMENTARIA, Karawang — Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menekankan pentingnya akurasi data dan pengawasan ketat terhadap penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hal ini dinilai krusial guna mencegah kebocoran ekonomi negara dan meminimalisir kecemburuan sosial akibat tergerusnya peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Legislator Puji Kejelian Imigrasi Karawang, Gagalkan Ratusan Permohonan Paspor PMI Non-Prosedural

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Puji Kejelian Imigrasi Karawang, Gagalkan Ratusan Permohonan Paspor PMI Non-Prosedural

PARLEMENTARIA, Karawang — Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, memberikan apresiasi kepada jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang. Dimana Keimigrasian itu tegas dalam melakukan fungsi pencegahan terhadap potensi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural atau ilegal.

Legislator Apresiasi Keimigrasian Karawang, Sinergi dengan Masyarakat dalam Pengawasan Orang Asing

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Apresiasi Keimigrasian Karawang, Sinergi dengan Masyarakat dalam Pengawasan Orang Asing

PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, memberikan sejumlah catatan penting sekaligus mengapresiasi kinerja keimigrasian di wilayah Karawang yang bertransformasi pesat dari lumbung padi menjadi salah satu pusat kawasan industri terbesar di Indonesia.

Komisi XIII: Kantor Imigrasi Karawang Sukses Jaga Kondusivitas PSN dan Lampaui Target PNBP

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Kantor Imigrasi Karawang Sukses Jaga Kondusivitas PSN dan Lampaui Target PNBP

PARLEMENTARIA, Karawang - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja jajaran keimigrasian di wilayah Jawa Barat, khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang. Selain dinilai sukses menjaga iklim kondusif pada Proyek Strategis Nasional (PSN), realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) instansi ini tercatat melampaui target secara signifikan.

Marak Pekerja Asing Datang Tanpa Dokumen Lengkap, Imigrasi Karawang Harus Perketat Pengawasan

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Marak Pekerja Asing Datang Tanpa Dokumen Lengkap, Imigrasi Karawang Harus Perketat Pengawasan

PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi XIII DPR RI, Arisal Aziz, mendesak jajaran keimigrasian di wilayah Jawa Barat, khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, untuk memperketat pengawasan terhadap perlintasan dan aktivitas Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini menyusul adanya laporan mengenai maraknya pekerja asing yang masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen ketenagakerjaan yang sah.

Anwar Sadad Soroti Syarat Izin Tinggal dalam Perpanjangan Paspor WNI di Luar Negeri

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Anwar Sadad Soroti Syarat Izin Tinggal dalam Perpanjangan Paspor WNI di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad menyoroti aturan perpanjangan paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang mensyaratkan izin tinggal sah dari negara setempat. Menurutnya, kebijakan tersebut justru menyulitkan perlindungan terhadap diaspora Indonesia yang mengalami persoalan dokumen keimigrasian.

Data dan Pengawasan WNA di Bali Perlu Diperkuat Kembali

Politik dan Keamanan14 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Data dan Pengawasan WNA di Bali Perlu Diperkuat Kembali

PARLEMENTARIA, Denpasar – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali diserukan memperkuat kinerja dan tata kelola keimigrasian untuk menghadapi dinamika pariwisata internasional dan meningkatnya mobilitas global di Pulau Dewata. Izin tinggal dan deteni (penampungan sementara bagi warga negara asing (WNA) yang melanggar keimigrasian) adalah salah satu yang harus diperkuat.