Imigrasi

52 artikel dengan tag ini

Imigrasi Batam Harus Perkuat Awasi Izin Tinggal WNA

Politik dan Keamanan24 Juni 2026

Imigrasi Batam Harus Perkuat Awasi Izin Tinggal WNA

PARLEMENTARIA, Batam – Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas menyoroti aksi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) yang terbongkar dalam operasi pengawasan keimigrasian. Menurutnya banyak WNA yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja secara ilegal di Indonesia.

24 Juni 2026

Jangan Hanya Geledah Kantor, KPK Harus Periksa Seluruh Pejabat Imigrasi Ngurah Rai Bali

Politik dan Keamanan22 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Jangan Hanya Geledah Kantor, KPK Harus Periksa Seluruh Pejabat Imigrasi Ngurah Rai Bali

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, pada Jumat (19/6/2026). Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan kawan-kawan.

Penguatan Anggaran Kemenimipas 2027 Harus Dipandang sebagai Investasi Negara

Politik dan Keamanan20 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penguatan Anggaran Kemenimipas 2027 Harus Dipandang sebagai Investasi Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penguatan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) pada Tahun Anggaran 2027 harus dipandang sebagai investasi negara untuk memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum, menjaga kedaulatan negara, serta menjamin perlindungan hak warga binaan. Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai pembahasan pagu anggaran kementerian tersebut tidak dapat semata-mata dilihat dari aspek administratif, melainkan dari kemampuan Kemenimipas menjalankan mandat strategisnya.

Komisi XIII: Pos Imigrasi Luar Negeri Perlu Diperluas demi Lindungi TKI

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Pos Imigrasi Luar Negeri Perlu Diperluas demi Lindungi TKI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, menyatakan dukungan penuh atas disetujuinya Pagu Indikatif Belanja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp20,12 triliun. Meski menyepakati total pagu serta usulan tambahan anggaran senilai Rp5,23 triliun tersebut, ia memberikan catatan krusial agar perluasan pos perwakilan imigrasi di luar negeri menjadi prioritas demi melindungi warga negara Indonesia (WNI).

Maruli Siahaan: Tangkal Keberangkatan Ilegal ke Luar Negeri, Perketat Pengawasan Imigrasi

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Tangkal Keberangkatan Ilegal ke Luar Negeri, Perketat Pengawasan Imigrasi

PARLEMENTARIA, Medan – Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya penguatan pengawasan keimigrasian guna mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural ke luar negeri. Hal tersebut mengemuka saat agenda Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026).

Marinus Gea Tekankan Pentingnya Digitalisasi dan Transparansi Pengawasan WNA

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Marinus Gea Tekankan Pentingnya Digitalisasi dan Transparansi Pengawasan WNA

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendorong penguatan sistem pengawasan warga negara asing (WNA) melalui penerapan dashboard digital keimigrasian yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital akan meningkatkan akurasi data, memperkuat pengawasan, serta memudahkan pemerintah memantau keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia.

Marinus Gea Soroti Transparansi Data WNA, Dorong Sistem Keimigrasian Terintegrasi

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Marinus Gea Soroti Transparansi Data WNA, Dorong Sistem Keimigrasian Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menekankan pentingnya transparansi dan integrasi data keimigrasian dalam mendukung pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat pertemuan dengan jajaran keimigrasian daerah dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026).

Komisi XIII Ingatkan Prinsip 'Money Follow Function' dan Evaluasi Proyek Mega Prison

Politik dan Keamanan12 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Ingatkan Prinsip 'Money Follow Function' dan Evaluasi Proyek Mega Prison

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti berbagai paradoks, inefisiensi, serta anomali anggaran yang ditemukan dalam konsep perencanaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas). Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan pentingnya penerapan perencanaan anggaran yang matang dan berbasis kinerja.

Komisi XIII Desak Kemen Imipas Garap Program 'Out of the Box', Jangan Cuma 'Business as Usual'

Politik dan Keamanan12 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Desak Kemen Imipas Garap Program 'Out of the Box', Jangan Cuma 'Business as Usual'

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) untuk tidak menyusun program kerja yang terkesan sekadar rutinitas atau business as usual. Ia menekankan perlunya langkah-langkah luar biasa dan terukur untuk menyelesaikan berbagai persoalan klasik di lembaga pemasyarakatan maupun keimigrasian.

Muslim Ayub Minta Kemen Imipas Prioritaskan Program Mendesak dalam RKA 2027

Politik dan Keamanan11 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Muslim Ayub Minta Kemen Imipas Prioritaskan Program Mendesak dalam RKA 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk merevisi usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027. Di tengah keterbatasan fiskal negara, Ia meminta kementerian fokus memprioritaskan program-program yang mendesak.

Rieke Diah: Negara Jangan Kalah oleh Mafia Perizinan dan Pelayanan Publik

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah: Negara Jangan Kalah oleh Mafia Perizinan dan Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dinilai bukan sekadar tindak pidana biasa. Kasus ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas, keamanan, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kasus OTT Kementerian Imigrasi Coreng Indonesia di Mata Dunia, Harusnya Diisi SDM Berintegritas

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kasus OTT Kementerian Imigrasi Coreng Indonesia di Mata Dunia, Harusnya Diisi SDM Berintegritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menilai kasus korupsi di jajaran Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) telah merusak wajah Indonesia di dunia internasional. Ia pun meminta agar lembaga yang mengurus keimigrasian diisi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas di bidang tersebut.