//
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira.|Foto: Runi/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa, melainkan sudah menjadi fenomena serius yang mengancam bangsa.
Kondisi akhir-ahir ini, menurutnya, menunjukkan persoalan TPPO sudah berada pada level darurat dan membutuhkan langkah besar dari negara harus melihat TPPO sebagai bentuk "perbudakan modern" yang nyata, yakni eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya demi keuntungan.
“Karena Tindak Pidana Perdagangan Orang ini perbudakan modern, eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain. Tindak Pidana Perdagangan Orang itu bukan lagi kasus per kasus tapi ini sudah menjadi suatu fenomena di Republik ini,” ujar Andreas saat RDP Komisi XIII DPR RI bersama Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Ditjen Imigrasi, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Lebih lanjut, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengingatkan situasi Indonesia terkini bahkan disebut bukan hanya menjadi sumber korban, tetapi juga target hingga jalur transit perdagangan orang.
“Indonesia ini jadi salah satu sumber tindak pidana perdagangan orang juga jadi target destinasi tindak pidana juga menjadi transit tindak pidana perdagangan orang . Artinya pemerintah kita tidak menangani ini secara serius. Bagaimana mengatasi persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang ini,” tandasnya.
Maka, Andreas mengimbau Pemerintah tidak boleh hanya datang membawa laporan demi laporan setiap kali kasus muncul. “Kalau tidak, kita akan bertemu lagi dan semua akan hanya menyampaikan laporan-laporan (dan) bukan melihat ini sebagai suatu fenomena yang serius,” serunya.
Tak hanya itu, Andreas lantas mendorong Pemerintah agar persoalan TPPO ini dibahas serius di tingkat kabinet dan ditangani sebagai agenda besar negara. “Di rapat kabinet sampaikan bahwa ini peristiwa serius yang harus kita tangani sebagai bangsa,” pungkas Andreas. (pun/rdn)
