TPPO

14 artikel dengan tag ini

Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

Politik dan Keamanan10 September 2026

Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi XIII DPR RI meminta penanganan kasus yang terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), maupun keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural tidak berhenti pada penundaan keberangkatan. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan harus dikembangkan untuk mengungkap perekrut, sponsor, fasilitator, hingga jaringan yang berada di balik calon korban.

10 September 2026

Pencegahan TPPO dan TPPM Diperkuat dari Hulu hingga TPI

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Pencegahan TPPO dan TPPM Diperkuat dari Hulu hingga TPI

PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) secara menyeluruh, mulai dari edukasi masyarakat, proses penerbitan paspor, hingga pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus keberangkatan nonprosedural sekaligus mengungkap jaringan yang berada di baliknya.

Jawa Barat Jadi Sasaran Empuk TPPO

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Jawa Barat Jadi Sasaran Empuk TPPO

PARLEMENTARIA, Bandung Barat — Kantor Imigrasi (Kanim) Jawa Barat diimbau menghentikan cara kerja 'business as usual' dan berkolaborasi secara masif hingga ke tingkat desa. Ini mengingat Jawa Barat dengan populasi penduduk mencapai 51 juta jiwa, jadi sasaran empuk sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maupun tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

10 September 2026

Imigrasi Bandung Harus Jadi Benteng Pencegah TPPO di Jawa Barat

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Imigrasi Bandung Harus Jadi Benteng Pencegah TPPO di Jawa Barat

PARLEMENTARIA, Bandung – Komisi XIII DPR RI mengingatkan Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Bandung untuk memperkuat pengawasan keimigrasian seiring tingginya mobilitas masyarakat dan warga negara asing di kawasan tersebut. Pengawasan ekstra ketat ini dinilai penting demi mencegah berbagai potensi pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jawa Barat.

Soroti Modus TPPO Berkedok Wisata, Abdullah Desak Strategi Pencegahan Diperbarui

Politik dan Keamanan5 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Modus TPPO Berkedok Wisata, Abdullah Desak Strategi Pencegahan Diperbarui

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti terungkapnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirim pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Kamboja dengan kedok perjalanan wisata. Menurutnya, perubahan modus operandi sindikat menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera memperbarui strategi pencegahan yang lebih adaptif.

Lestari Moerdijat: TPPO Pengkhianatan terhadap Konstitusi dan Kemanusiaan

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Lestari Moerdijat: TPPO Pengkhianatan terhadap Konstitusi dan Kemanusiaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan sistem nasional yang mampu mendeteksi, mencegah, melindungi, dan memulihkan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurut Rerie, sapaan akrabnya, TPPO merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang bekerja lintas negara, memanfaatkan teknologi digital, dan terhubung dengan berbagai kejahatan lainnya.

Ribuan WNI Dipulangkan dari Myanmar, Netty: Berantas Sindikat TPPO hingga ke Akar

Kesejahteraan Rakyat23 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ribuan WNI Dipulangkan dari Myanmar, Netty: Berantas Sindikat TPPO hingga ke Akar

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi keberhasilan pemerintah memulangkan lebih dari 1.200 Warga Negara Indonesia (WNI) korban sindikat online scam di Myanmar. Ia menyebut keberhasilan itu sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Komisi XIII Ingatkan Lintas Lembaga Ubah Pola Pikir Demi Cegah TPPO dan Kekerasan Seksual di NTT

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Ingatkan Lintas Lembaga Ubah Pola Pikir Demi Cegah TPPO dan Kekerasan Seksual di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong penanganan yang lebih terpadu terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, kedua persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan hukum, tetapi memerlukan kolaborasi lintas lembaga yang menyentuh akar permasalahan.

Modus TPPO Semakin Kompleks, Pengawasan Internal Harus Diperkuat dan Transparan

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Modus TPPO Semakin Kompleks, Pengawasan Internal Harus Diperkuat dan Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kepatuhan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Komisi XIII Desak TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Desak TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa, melainkan sudah menjadi fenomena serius yang mengancam bangsa.

Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO

Politik dan Keamanan26 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ali Mazi Tekankan Penguatan Koordinasi Aparat dalam Penanganan TPPO

News25 Mei 2026

News

Ali Mazi Tekankan Penguatan Koordinasi Aparat dalam Penanganan TPPO

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan peningkatan kesadaran aparat dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang hingga kini masih marak terjadi. Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum, kelembagaan, dan aparatur yang memadai untuk mencegah praktik perdagangan orang. Karena itu, ia menilai persoalan utama terletak pada kesadaran aparat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara.