//
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII, di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.|Foto: Husein/Karisma
PARLEMENTARIA, Bandung – Komisi XIII DPR RI mengingatkan Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Bandung untuk memperkuat pengawasan keimigrasian seiring tingginya mobilitas masyarakat dan warga negara asing di kawasan tersebut. Pengawasan ekstra ketat ini dinilai penting demi mencegah berbagai potensi pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Syahrioma Delavino dan Kepala Kanim Kelas I TPI Bandung Arya Pradhana Anggakara di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (9/9/2026).
“Isu TPPO di Jawa Barat telah mencapai tingkat kewaspadaan yang memerlukan perhatian serius dari pilar penegak hukum dan keimigrasian. Dalam konteks ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung berada pada garis terdepan dalam melakukan filtrasi dini melalui penerbitan dokumen perjalanan paspor dan pemeriksaan keimigrasian,” ungkap Andreas.
Menurut Andreas, penguatan pengawasan tersebut mendesak dilakukan mengingat Jawa Barat secara historis dan faktual merupakan salah satu daerah kantong pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia. Tingginya permohonan paspor dan mobilitas WNI di Kanim Bandung juga berbanding lurus dengan besarnya potensi risiko eksploitasi serta penyaluran tenaga kerja nonprosedural ke luar negeri.
Urgensi pengawasan tersebut, lanjutnya, turut diperkuat dengan adanya pengungkapan kasus TPPO oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sepanjang tahun 2023 hingga 2025, aparat kepolisian mengungkap sejumlah kasus TPPO dengan modus tawaran kerja ke Kamboja, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah.
Para korban tidak hanya dijebak untuk menjadi pekerja migran ilegal, tetapi juga kerap dieksploitasi dalam jaringan judi daring serta online scamming. Karena itu, Andreas menilai penguatan sinergi antara jajaran imigrasi dan kepolisian menjadi bagian penting dalam mencegah TPPO sejak tahap awal. (mh/um)
