WNI

8 artikel dengan tag ini

Siprus Dukung Evakuasi Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

Politik dan Keamanan2 April 2026

Siprus Dukung Evakuasi Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi I DPR RI mengapresiasi dukungan Pemerintah Siprus terhadap Indonesia dalam penanganan prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon di bawah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

2 April 2026

Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian PBB, Rizki Natakusumah: Itu Pelanggaran Berat Hukum Internasional

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian PBB, Rizki Natakusumah: Itu Pelanggaran Berat Hukum Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengutuk keras serangan yang menyasar tiga prajurit TNI pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap personel penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan Piagam PBB.

Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL) imbas serangan Israel.

Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Putusan Hukum Lintas Negara

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Putusan Hukum Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI terus memperdalam pembahasan terkait perlindungan perempuan dan kepastian hukum dalam perkara lintas negara. Khususnya dalam kasus perkawinan campur antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).

Komisi I Dukung Pemerintah Desak Investigasi PBB atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Dukung Pemerintah Desak Investigasi PBB atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan investigasi dan proses hukum atas insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon.

Pasukan Perdamaian TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Jangan Bersikap Biasa-Biasa Saja!

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Pasukan Perdamaian TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Jangan Bersikap Biasa-Biasa Saja!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman, mengecam dengan sangat keras gugurnya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah menjalankan mandat sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon dalam misi UNIFIL. Gugurnya Prajurit TNI itu akibat serangan artileri Israel di sekitar area penugasan kontingen Indonesia.

Harus Evaluasi Misi Internasional TNI, Tarik Pasukan di Wilayah Risiko Tinggi

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Harus Evaluasi Misi Internasional TNI, Tarik Pasukan di Wilayah Risiko Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penugasan prajurit TNI dalam misi internasional, termasuk mengkaji kemungkinan penyesuaian hingga penarikan pasukan dari wilayah dengan tingkat risiko tinggi.

Komisi I Tekankan Tanggung Jawab Negara atas Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Tekankan Tanggung Jawab Negara atas Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi setiap prajurit yang ditugaskan di luar negeri, termasuk memastikan keselamatan mereka selama menjalankan mandat internasional.